TRIBUNNEWS.COM, MEDAN- Gubernur Sumut (Sumatra Utara) Bobby Nasution mengatakan pihaknya siap menghapus tunjangan rumah anggota DPRD Sumut yang mencapai Rp40 juta per bulan

Apa respons Ketua DPRD Sumut (Sumatra Utara) Erni Ariyanti Sitorus?

Erni tidak banyak merespons. Erni mengatakan merespons tunjangan bukan di acara pembagian sembako TNI yang diadakan di Lapangan Benteng, Medan, Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Akhirnya Iswara Temui Kemendagri Bahas Tunjangan Rumah DPRD Jabar yang Disorot

"O itu (pembahasan penghapusan tunjangan DPRD Sumut) gak di sini ya kita mau," jelasnya sambil meninggalkan awak media. 

Namun Erni, sempat merespon soal aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di DPRD Sumut.

"Kita ucapkan terimakasih karena aksi ini berjalan dengan aman dan tertib," jelasnya.

Siap Hapus Tunjangan Rumah Anggota DPRD

Bobby Nasution, merespon soal tunjangan rumah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut yang mencapai Rp 40 juta per bulan. 

Menurut Bobby Nasution, pihaknya siap menghapus tunjangan rumah DPRD Sumut apabila pihak DPRD juga menyetujui hal itu. 

Diakui Bobby Nasution, tunjangan rumah itu berasal dari Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut. Akan tetapi Pergub itu juga berdasarkan kesepakatan pihak DPRD. 

"Kalau DPRD setuju saya mau aja ya(Penghapusan tunjangan rumah). karena itu kan melalui Pergub ya. Tetapi Pergub buat di angka sekian (Rp 40 juta untuk tunjangan rumah) itu angka yang memang sama-sama sudah melalui TAPD dan Tim Appraisal," jelasnya saat diwawancarai di Kantor gubernur, Selasa (9/9/2025).

Untuk itu, kata Bobby, pihaknya siap mengubah anggaran tunjangan itu asal pihak DPRD sama-sama menyepakatinya.

"Sama-sama melalui persetujuan Dengan antara pemerintah daerah dan DPRD. Jadi Kalau ditanya apakah bisa diubah ya kami mau saja mengubah, asal dari DPRD nya sama-sama sepakat. kalau kami ubah sendiri marah nanti,"ucapnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jabar Curhat Tunjangan Rumah Rp71 Juta per Bulan Tak Cukup: Masih Pinjam Bank

Sebelumnya, tunjangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi sorotan banyak publik saat ini. 

Banyaknya tunjangan mewah yang didapat anggota DPR RI membuat masyarakat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dua minggu belakangan. 

Aksi unjuk rasa itu bukan hanya di Jakarta, tapi hampir di semua Provinsi di Indonesia termasuk Sumut.