Ringkasan Berita:

• Aksi pengibaran 100 bendera putih oleh aktivis reformasi 1998 di Lhokseumawe menjadi simbol keputusasaan sekaligus seruan agar dunia menaruh perhatian pada kondisi korban banjir di Aceh. 
• Mereka mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional, mengingat ribuan warga masih mengungsi dengan kondisi memprihatinkan. 
• Fenomena bendera putih yang marak di berbagai wilayah Aceh mencerminkan krisis kemanusiaan yang mendesak penanganan serius. 

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah aktivis reformasi 1998 mengibarkan 100 bendera putih di Taman Riyadhah, Lhokseumawe, Jumat (19/12/2025).

Aksi simbolis ini menjadi seruan agar dunia menaruh perhatian pada kondisi korban banjir di Aceh, sekaligus mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional atas krisis kemanusiaan yang masih berlangsung.

Mereka yang turun ke jalan adalah kelompok mahasiswa, pemuda, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam gerakan pada tahun 1998 untuk menggantikan rezim Orde Baru.

Mereka mengibarkan bendera putih menyerah, permohonan pertolongan, atau tanda darurat. Dalam konteks bencana di Aceh, pengibaran bendera putih menjadi ekspresi keputusasaan warga yang merasa tidak sanggup lagi bertahan tanpa bantuan memadai

Aksi ini sebagai bentuk upaya mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana di Aceh menjadi bencana nasional.

Baca juga: Saat Mendagri Bisik-bisik dengan Seskab Sebelum Jawab Isu Terkait Pengibaran Bendera Putih di Aceh

Aksi Serukan Dunia Perhatikan Korban Bencana Aceh

Seorang peserta aksi, Cut Meutia, di hadapan awak media menjelaskan, aksi pengibaran bendera putih ini adalah sebagai bentuk upaya untuk memberitahukan kepada dunia mengenai kondisi korban pascabanjir di Aceh. 

"Kita mengharapkan melalui aksi kecil ini bisa memberitahukan dunia tentang kondisi korban bencana di Aceh," ujarnya.

Cut Meutia menyebutkan, pihaknya juga mengakui semua pihak telah bekerja dengan sangat luar biasa, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta pihak TNI Polri. 

"Semua masyarakat Indonesia sudah bahu membahu untuk membantu.

Tapi sampai saat ini korban masih banyak tidur di terpal seadanya, bahkan kondisi kesehatan yang sudah memburuk, gizi yang tidak terpenuhi, hingga anak-anak masih tidak dapat bersekolah," paparnya.

Jadi pihaknya mengharapkan pihak internasional melihat kondisi Aceh sekarang.

"Presiden tolong segera buka kran Internasional untuk Aceh,” pintanya. 

Lanjut Cut Meutia, bencana ini sudah masuk krisis kemanusiaan.

Jadi apabila setelah ini juga pemerintah tidak menetapkan sebagai bencana nasional, maka pihaknya meminta dunia agar dapat mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk secepatnya mengupayakan segala upaya agar menyelesaikan ini. 

Terakhir dia mengakui memang pemerintah punya hak menahan siapa pun bantuan dalam bentuk apapun yang datang dari pihak asing.