Dari Desa hingga Kebijakan Publik, Forum Kader NU Jateng Bahas Penguatan Masyarakat Sipil

Ia mencontohkan kerja kemanusiaan NU saat pandemi Covid-19, termasuk pelayanan pemulasaraan jenazah yang dilakukan bersama Fatayat NU.

Baca juga: Duet KH Imam Jazuli-KH Asep, Poros Jabar dan Jatim di Muktamar Ke-35 NU

Ketua Lakpesdam Batang, Aminuddin, mengaitkan peran masyarakat sipil NU dengan nilai mabadi khoiro ummah (prinsip membangun umat terbaik) dan maqashid asy-syariah (tujuan-tujuan utama syariat Islam seperti perlindungan jiwa, akal, dan keadilan sosial).

Menurutnya, nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan etis NU dalam melakukan advokasi dan kerja sosial.

Dari daerah lain, peserta memaparkan pengalaman advokasi kebijakan seperti perda minuman keras, kebijakan lima hari sekolah, penanganan rob di Sayung, dampak industri di Jepara, hingga literasi digital dan pendidikan politik.

Sejumlah tantangan masyarakat sipil juga mengemuka, antara lain lemahnya daya tawar warga dalam proses kebijakan dan kuatnya praktik politik uang.

Baca juga: Doa Bersama Akhir Tahun NU, Gus Ipul: Ikhtiar untuk Bangsa dan Korban Bencana

Forum menyimpulkan bahwa ciri NU sebagai masyarakat sipil terletak pada kemandirian, partisipasi aktif warga, serta kesadaran hak dan kewajiban sosial. 

Lakpesdam dipandang memiliki peran strategis sebagai penghubung suara akar rumput dengan jejaring akademik dan kebijakan di tingkat yang lebih luas.

Menutup forum, Sekretaris Lakpesdam PWNU Jawa Tengah Dr. Khasan Ubaidillah menegaskan pentingnya mendengar narasi lokal dari berbagai daerah. 

Hasil forum ini akan dikompilasi menjadi buku yang diharapkan mampu memperkuat pemahaman NU sebagai organisasi masyarakat sipil yang aktif, relevan, dan berdaya dalam kehidupan sosial.