“Harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi, sedangkan 4 kabupaten kami, pak, masih dalam tanggap darurat, yaitu Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, kemudian Pidie Jaya, kemudian Aceh Tengah, Bener Meriah ini masih tanggap darurat,” tandasnya.

Pada kunjungan silaturahmi tersebut, Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono, dan Wakil Ketua MPR RI A. M. Akbar Supratman.

Kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala BPOM Taruna Ikrar.

Serta sejumlah anggota MPR RI lainnya, Sonny Tri Danaparamita (Fraksi PDIP) yakni Husni (Fraksi Gerindra), Anton Sukartono Suratto (Fraksi Demokrat), dan Dedi Iskandar Batubara (Kelompok DPD).

Baca juga: Tiga Bulan Pascabanjir Aceh, Luka Masih Basah tapi Perhatian Publik Menghilang

Mualem Akan Cabut Aturan Barcode BBM Subsidi di Aceh

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan akan mencabut aturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan sistem barcode di seluruh SPBU Aceh.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru menyulitkan masyarakat dan tidak memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.

“PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode. Siapa saja yang ingin isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat,” ujar Mualem dalam sambutannya seusai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030 di rapat paripurna istimewa DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

Mualem menilai penerapan barcode selama ini menimbulkan keresahan, bahkan memicu ancaman aksi massa.

Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak memiliki makna terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga diputuskan untuk dihapuskan.

Sementara itu, Ketua DPRA Zulfadli alias Abang Samalanga mengingatkan Mualem dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) agar menjaga keharmonisan demi pembangunan Aceh yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Mualem dan Dek Fadh merawat stabilitas politik dan keamanan di Aceh.

Tito menegaskan, stabilitas merupakan modal utama bagi pembangunan, lebih penting daripada sumber daya alam maupun manusia. Ia juga mengapresiasi capaian positif Aceh dalam pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia yang berada di atas rata-rata nasional.