Keluh Wali Kota Ambon usai Ribuan Warganya Terimbas BPJS PBI yang Dinonaktifkan

Ringkasan Berita:

• Puluhan ribu peserta BPJS PBI di Kota Ambon dinonaktifkan, dan Pemkot Ambon berupaya memulihkan kepesertaan meski terkendala keterbatasan anggaran daerah.
• Wali Kota Bodewin Wattimena menyebut pemotongan anggaran dan beban pembayaran PPPK membuat Pemkot Ambon kesulitan menanggung seluruh peserta.
• Pemerintah menjamin warga kurang mampu tetap mendapat layanan kesehatan, melakukan pendataan ulang, serta berkoordinasi dengan Pemprov Maluku dan pemerintah pusat untuk solusi kebijakan.

TRIBUNNEWS.COM - Puluhan ribu peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Ambon, Maluku dinonaktifkan.

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan pihak Pemkot Ambon bakal mencari cara untuk memulihkan kembali kepesertaan PBI bagi warganya.

Namun, ada hambatan untuk reaktivasi kepesertaan, yakni keterbatasan anggaran.

Banyaknya tanggungan APBD yang digunakan membuat Pemkot merasa kesulitan.

"Pemkot Ambon juga kesulitan untuk menjamin semuanya, karena anggaran kami dipotong, beban PPPK yang harus kami bayar membuat kami agak susah untuk memenuhi semuanya," ungkap dia, dikutip dari Kompas.com.

Meski begitu, ia tetap menjamin warga kurang mampu yang membutuhkan tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bodewin Wattimena juga telah memerintahkan Dinas Kesehatan untuk mengidentifikasi masyarakat yang bantuannya dinonaktifkan.

Menurutnya, pemerintah memiliki tujuan untuk memastikan kesehatan masyarakat tetap terjamin, khususnya di Kota Ambon.

"Kita semua ada dalam tujuan yang sama untuk memastikan bahwa masyarakat Kota Ambon terjamin kesehatannya.karena itu, kepada mereka yang kurang mampu akan tetap disubsidi oleh pemerintah," ujarnya kepada awak media di lantai 7 kantor Gubernur Maluku, pada Kamis (12/2/2026).

Mengutip TribunAmbon.com, pihak Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah pusat untuk mencari solusi terkait hal ini.

"Kita identifikasi dulu berapa banyak yang dinonaktifkan, lalu kita koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Karena ini kebijakan lintas tingkatan pemerintahan, bukan hanya pemerintah kota saja," jelasnya.

Baca juga: RSCM Tegaskan Layanan Tetap Jalan Meski BPJS PBI Nonaktif: Silakan Datang, Administrasi Belakangan

Ia menjelaskan, sejumlah warga yang sempat tak dilayani karena BPJS nonaktif kini telah mendapat pelayanan kembali.

"Lewat Dinas Kesehatan, saya minta pemerintah kota menanggungnya,"

"Ada beberapa kasus yang sudah kita tangani. Itu bukti bahwa kita tidak tinggal diam dan terus berupaya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap, persoalan ini bisa ditindaklanjuti sehingga ada kebijakan yang berpihak pada rakyat.