Ringkasan Berita:

• Mantan pembalap F1, Rio Haryanto merespons terkait data pribadinya yang disebar oleh pegawai kelurahan di Kota Solo.
• Ia mengaku kecewa dengan pelayanan kelurahan, lantaran data pribadinya tersebar.
• Rio Haryanto pun meminta agar kejadian serupa tak terjadi lagi.

TRIBUNNEWS.COM - Di era digital, informasi sangat mudah dibagikan hanya dengan satu kali klik.

Namun, menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin bukan hanya tindakan tidak etis, tetapi juga bisa melanggar hukum.

Baru-baru ini, viral data pribadi mantan pembalap F1, Rio Haryanto diduga disebar oleh pegawai kelurahan di Kota Solo, Jawa Tengah.

Data tersebut berupa surat keterangan pengantar pernikahan yang dibuat pada 2024 lalu.

Pada saat itu, orang yang diduga memposting data pribadi Rio Haryanto bertugas di Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan.

Namun, saat ini, pegawai tersebut sudah bertugas di Perangkat Daerah (OPD) lain di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Usai mengetahui, data pribadinya tersebar, Rio Haryanto disebut kecewa.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo, Beni Supartono Putro.

Atas kejadian itu, BKPSDM Kota Solo meminta maaf kepada mantan pembalap F1 tersebut.

“Dari Mas Rio ya kecewa berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan. Karena itu kan data yang privasi ya tidak perlu untuk diumbar di media."

"Tetapi secara prinsip kami kemarin mewakili pemerintah kota memohon maaf kepada Mas Rio," katanya, Jumat (20/2/2026), dilansir TribunSolo.com.

Baca juga: Nasib Pegawai di Solo yang Diduga Sebar Data Pribadi Rio Haryanto, Langgar Perwali No 42 Tahun 2022

Rio Haryanto berharap kejadian serupa tak terjadi lagi.

Ia juga meminta pelayanan di masing-masing kelurahan berjalan profesional dan menjamin kerahasiaan data pribadi masyarakat.

"Mas Rio ingin memastikan tidak boleh ada lagi yang seperti itu terjadi baik di tempatnya Mas Rio sendiri atau kepada orang lain atau masyarakat yang meminta pelayanan di masing masing kelurahan dan OPD ya."

"Terus kepastian jaminan bahwa dari pelayanan itu mempunyai komitmen yang sama untuk tidak melakukan hal hal yang seperti itu," ungkap Beni.