Ringkasan Berita:

• Kasus dugaan pengeroyokan terhadap Kades Hoho di Banjarnegara masih bergulir.
• Sebelumnya, Kades Hoho mengaku dipukuli hingga terluka dan kacamanya remuk.
• Namun, pernyataan itu dibantah oleh Kapolres Banjarnegara, AKBP Mariska Fendi Susanto.

TRIBUNNEWS.COM - Kepala desa merupakan figur strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia. 

Sebagai pemimpin di tingkat paling bawah dalam sistem administrasi negara, kepala desa memegang peran penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat lokal. 

Dalam sudut pandang nasional, posisi kepala desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Baru-baru ini, ramai menjadi perbincangan di media sosial, Kepala Desa (Kades) Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dikeroyok massa.

Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho atau yang populer disapa Hoho Alkaf, mengaku menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami kerusakan atribut kedinasan dan cedera fisik.

Peristiwa itu terjadi saat aksi unjuk rasa ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Balai Desa Purwasaba, Selasa (11/3/2026).

Ia mengaku dihujani pukulan dari berbagai arah hingga kacamatanya remuk.

Namun, pernyataan Kades Hoho itu dibantah oleh Kapolres Banjarnegara AKBP Mariska Fendi Susanto.

Mariska membantah ada pemukulan terhadap Kepala Desa Purwasaba dalam audiensi seleksi perangkat desa yang berujung ricuh.

Ia juga tidak mempermasalahkan jika Kades Hoho melaporkan anggotanya, Kapolsek Mandiraja AKP Akbarul Hamazah, ke Propam Polda Jateng.

Kades Hoho menuding Kapolsek Mandiraja tidak netral dalam pengamanan audiensi tersebut.

Baca juga: Gebrakan Kades Hoho Selama Menjabat, Dikeroyok Anggota LSM karena Seleksi Perangkat Desa

Mariska menerangkan anggotanya hanya melakukan pengamanan audiensi yang digelar di Balai Desa Mandiraja.

Audiensi itu dihadiri panitia seleksi perangkat desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harimau.

Selain itu, juga ada sejumlah organisasi perangkat desa (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara.

"Kami hanya mengamankan saja. Saat mediasi tidak ada titik temu, karena situasi memanas Pak Kapolsek atas permintaan dari panitia akhirnya (peserta audiensi) dikeluarkan semua," kata Mariska saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/3/2026).