Ringkasan Berita:

• Kapolda Riau Herry Heryawan turun ke Panipahan usai unjuk rasa, meminta maaf dan menegaskan evaluasi personel. 
• Polda Riau juga mengukuhkan 23 Duta Anti Narkoba serta deklarasi Kampung Tangguh. 
• Langkah ini jadi upaya membangun kepercayaan publik dan memperkuat pemberantasan narkoba berbasis masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melanjutkan kunjungan ke Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah cooling system pasca aksi unjuk rasa yang sempat terjadi, sekaligus upaya membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah pesisir tersebut.

Kapolda hadir bersama Agustatius Sitepu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, serta jajaran Pejabat Utama Polda Riau. Kehadiran rombongan disambut oleh Bupati Rokan Hilir Bistamam, Kapolres Rohil Isa Imam Syahroni, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama Panipahan.

Setibanya di lokasi, Kapolda langsung menggelar silaturahmi dan dialog terbuka bersama masyarakat.

Forum tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus refleksi atas peristiwa yang terjadi sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Irjen Herry secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Panipahan.

“Secara pribadi maupun sebagai Kapolda Riau, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Panipahan. Kami juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Baca juga: Sosok AKP Robiansyah, Kapolsek Panipahan Dicopot Imbas Warga Bakar Rumah Terduga Bandar Narkoba

Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi institusi Polri, khususnya dalam menjawab ekspektasi masyarakat terhadap penanganan narkoba.

“Kami menyadari bahwa apa yang terjadi tidak terlepas dari ketidakpuasan masyarakat. Ini menjadi evaluasi bagi kami bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” lanjutnya.

Menurutnya, peristiwa di Panipahan harus dimaknai sebagai momentum perubahan.

“Peristiwa ini menjadi wake-up call bagi kami. Pengingat keras agar kami benar-benar hadir di tengah masyarakat, mendengar, memahami, dan menindaklanjuti setiap permasalahan secara nyata,” kata lulusan Akpol 1996 tersebut.

Dalam dialog, Kapolda juga mengungkap bahwa salah satu akar persoalan adalah belum terbangunnya komunikasi yang kuat antara aparat dan masyarakat. Untuk itu, ia mendorong adanya mekanisme komunikasi yang lebih terbuka ke depan.

Sebagai langkah korektif, Polda Riau disebut telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap personel di wilayah Panipahan, termasuk pergantian pejabat serta penempatan personel baru yang telah melalui pemeriksaan ketat.

“Kami sudah melakukan evaluasi dan pembenahan. Personel yang bertugas harus benar-benar bersih dan profesional. Ini komitmen yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kapolda juga melakukan pengecekan terhadap personel baru, termasuk pelaksanaan tes urine sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.