Ringkasan Berita:

• Naiknya harga LPG dan plastik dalam waktu yang berdekatat mencekik para pengusaha kuliner.
• Para pengusaha boga harus putar otak di tengah situasi menjepit dan menurunnya daya beli masyarakat
• Produk plastik masih bisa diganti dengan produk lainnya, namun naiknya harga LPG membuat para pengusaha makin tertekan

TRIBUNNEWS.COM - Kenaikan harga LPG dan bahan kemasan plastik tak hanya berdampak di sejumlah daerah.

Kenaikan ini dirasakan secara luas oleh para pelaku kuliner di berbagai daerah di Indonesia.

Kondisi ini pun menambah tekanan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Ketua perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Jawa Barat, Rezha Noviana mengatakan, kenaikan harga plastik dan LPG ini sangat berpengaruh terhadap operasional usaha.

"Dari sisi kami sebagai pelaku jasa boga, ini sangat berpengaruh, kami sudah menjerit. Kenaikan LPG dan plastik langsung berdampak ke harga jual," ujar Rezha saat dihubungi TribunJabar.id, Senin (20/4/2026).

Kondisi yang paling memberatkan dirasakan oleh pelaku usaha yang sudah terikat kontrak dengan klien karena kesepakatan awal tidak bisa diubah meski biaya produksi makin meningkat.

"Kalau sudah kontrak, kami tidak bisa menaikkan harga di tengah jalan. Akhirnya kami harus putar otak supaya tetap jalan, tapi margin jadi sangat tipis," jelasnya.

Meski bisa berhemat dengan beralih di beberapa item, namun tidak semua komponen bisa dihemat.

"Boks, sendok, mika itu tidak mungkin dihilangkan. Jadi ruang efisiensinya sangat terbatas," katanya.

Terkait dengan kenaikan LPG, Rezha mengatakan bahwa para pengusaha sudah tidak ada alternatif lain.

"Kami tidak punya pilihan selain pakai LPG. Mau tidak mau harus tetap pakai, sementara harganya terus naik," ujar Rezha.

Baca juga: Imbas Harga LPG Nonsubsidi Naik, Warga Jember hingga Jakbar Beralih ke Gas 3 Kg, Solihah: Itu Berat

Akhirnya, harga produk terpaksa dinaikkan.

"Kalau untuk klien baru, kami sesuaikan harga,"

"Tapi itu juga belum tentu diterima, karena kondisi ekonomi juga lagi berat," katanya.

Ia juga menyoroti tindakan pemerintah yang jarang melibatkan pelaku usaha dalam pengambilan kebijakan.