“Saya bilang siap masuk, meskipun dihukum penurunan pangkat pun tidak apa-apa, asalkan saya dimutasi karena riwayat sakit saya. Saya tunjukkan resume dari dokter,” kenang Yogi.

Pada Januari 2026, Disdikbud Jombang kembali melakukan pemeriksaan terhadap Yogi.

Hal itu berdasarkan laporan pihak sekolah yang menyebut Yogi tidak hadir dalam kegiatan belajar mengajar.

Saat itu, Yogi telah memberikan klarifikasi disertai bukti absensi manual serta menghadirkan rekan kerja sebagai saksi.

Namun, ia menilai, keterangan itu tidak menjadi pertimbangan dalam proses penjatuhan sanksi.

Bahkan, lanjutnya, kesaksian yang diajukan tidak diakui.

Yogi juga sempat menyoroti sistem absensi yang saat itu masih dilakukan secara manual.

Ia menyebut penggunaan teknologi absensi berbasis pengenalan wajah baru diterapkan pada awal 2026, sehingga data kehadiran sebelumnya dinilai kurang akurat.

Yogi juga mengungkap pernah menyampaikan kritik terkait kedisiplinan dan kondisi fasilitas sekolah melalui sebuah video yang dikirimkan kepada dinas terkait. 

Baca juga: 10 Tuntutan Mahasiswa BEM SI di Demo Hardiknas 2026: Guru Honorer, Sekolah Rusak, hingga Kekerasan

Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk masukan, bukan pelanggaran.

Namun, pada akhirnya, Yogi harus menerima nasib, dipecat.

BKPSDM Jombang: Sudah Sesuai Ketentuan

Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang menyebut, Yogi tercatat tidak masuk kerja tanpa keterangan sah selama 181 hari kerja sepanjang 2025.

Kepala BKPSDM Jombang, Anwar, menegaskan keputusan tersebut murni karena pelanggaran disiplin berat. 

Sebelumnya, pembinaan juga telah dilakukan, termasuk penandatanganan surat pernyataan pada akhir 2024.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, ia menyebut sanksi dijatuhkan murni karena pelanggaran disiplin kehadiran.