Ringkasan Berita:

• Aksi PMII Kaltim di kantor gubernur berujung bentrok, sejumlah mahasiswa mengalami luka serius dan dirawat.
• Kericuhan dipicu meningkatnya tensi, terjadi saling kejar hingga kemacetan di Jalan Gajah Mada.
• Mahasiswa menuntut transparansi kebijakan, sementara mediasi ditolak karena ingin bertemu langsung gubernur yang absen.

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA –  Sejumlah orang terluka dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Kalimantan Timur di depan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (5/5/2026) sore. 

Ujung rasa tersebut berujung bentrok sehingga mengakibatkan sejumlah aktivis mengalami luka serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Pantauan di lapangan, aksi yang dimulai sekitar pukul 15.40 WITA awalnya berjalan normal dengan mimbar bebas.

Namun, menjelang sore, tensi meningkat hingga terjadi gesekan fisik antara massa aksi dan aparat keamanan. 

Aksi saling kejar pun meluas hingga ke badan jalan, yang sempat memicu kemacetan arus lalu lintas di kawasan Jalan Gajah Mada.

Ketua Umum PKC PMII Kalimantan Timur, Muhammad Said Abdillah, menyesalkan tindakan represif yang menyebabkan jatuhnya korban dari pihak mahasiswa.

Berdasarkan pendataan internal mereka, terdapat empat kader yang mengalami luka berat.

“Kami mendata ada empat kader kami yang luka berat sampai berdarah. Satu orang dilarikan ke rumah sakit karena kepalanya bocor hingga mendapat sepuluh jahitan, sementara tiga lainnya pingsan,” ungkapnya.

Ia menduga kericuhan dipicu oleh kelelahan kedua belah pihak karena waktu yang sudah berlarut sore, ditambah adanya lemparan-lemparan kecil yang memicu panasnya suasana.

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah massa aksi diamankan secara paksa oleh aparat ke area dalam kantor gubernur.

Said Abdillah menjelaskan bahwa kedatangan mereka sebenarnya untuk merespons pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, yang sebelumnya mengeklaim bahwa kantor gubernur terbuka 24 jam bagi masyarakat.

Baca juga: DPRD Kaltim Bawa Hak Angket Gubernur Rudy Masud ke Paripurna, Pengamat: Kita Tunggu Sikap Golkar

PMII hadir untuk menyampaikan aspirasi hasil kajian terkait kebijakan daerah.

Beberapa poin tuntutan utama yang diusung antara lain:

• Transparansi Fasilitas Dinas, mereka menuntut kejelasan proses pengembalian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, termasuk pengadaan akuarium dan kursi pijat yang sempat viral.
• Kritik Kebijakan Publik, para aktivisi ini menuntut evaluasi terhadap Ketua DPRD Kaltim dan mendesak Gubernur untuk menghindari praktik KKN.
• Terkait Komunikasi Publik, Para massa aksi meminta Gubernur menghentikan narasi omon-omon dan menyajikan data transparan kepada publik.

“Kami berharap Gubernur intropeksi diri terkait komunikasi publik dan kebijakan yang tidak pro-rakyat di tengah upaya efisiensi. Ini tugas kami sebagai aktivis mahasiswa untuk menyuarakan hal tersebut,” tegasnya.

Akibat jatuhnya korban luka, PMII Kaltim memutuskan mengubah agenda kegiatan.