Sementara, kata Luthfi, ruas jalan yang menjadi lokasi aksi mandi lumpur membutuhkan biaya perbaikan yang besar.

Namun, manfaatnya dianggap tidak terlalu signifikan dibandingkan proyek prioritas lainnya.

Apalagi di tengah keterbatasan anggaran, Luthfi menekankan, harus ada skala prioritas.

"Nah, makanya yang bisa me-manage yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota, dan dinasnya."

"Harus mempunyai skala prioritas karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat, kita harus isa menyiasati yang semacam itu."

"Kalau kita sebagai pejabat publik viral biasa. Lek enggak viral jenengan (Anda) jangan jadi pejabat publik," ujar Luthfi dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Pemprov Jawa Tengah yang diunggah Jumat (29/5/2026).

Menurut orang nomor satu di Jawa Tengah itu, masyarakat pada dasarnya tidak mempersoalkan apakah jalan yang rusak menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.

Yang diharapkan warga, lanjutnya, hanyalah kondisi jalan yang baik dan nyaman dilalui.

Oleh karenanya, pemerintah daerah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai prioritas pembangunan.

Selain itu juga memberikan pemahaman terkait penanganan infrastruktur di wilayah masing-masing.

“Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa? Prinsip jalanku kudu (harus) mulus."

"Lah itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka perlu apa, kita kasih pengertian dia dan lain sebagainya," ungkap Luthfi.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Jawaban Gubernur Jateng Ahmad Luthfi soal Viral Jalan Randublatung-Cepu

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunJateng.com/Iwan Arifianto, Kompas.com/Titis Anis Fauziyah)