Ringkasan Berita:

• Indonesia sebagai negara maritim dengan 75 persen wilayah laut menghadapi tantangan besar di kawasan perbatasan. 
• BNPP menekankan pentingnya pengelolaan berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan, menghadapi ancaman lintas negara, serta membangun infrastruktur dan nasionalisme. 
• Presiden Prabowo menyoroti sengketa batas warisan kolonial

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang sangat luas.

Dari total wilayah nasional, sekitar 75 persen merupakan lautan yang membentang dari Sabang hingga Merauke.

Kondisi geografis tersebut menjadi kekuatan sekaligus tantangan, terutama dalam menjaga kawasan perbatasan dari berbagai ancaman keamanan, ekonomi, dan kedaulatan.

Indonesia memiliki 16.056 pulau dengan luas perairan mencapai 3,3 juta kilometer persegi.

Selain itu, terdapat wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen seluas 2,9 juta kilometer persegi. Luas perairan yang melampaui daratan menjadikan Indonesia memiliki perbatasan laut yang panjang dan kompleks.

Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Robert Simbolon, mengatakan karakter geografis Indonesia yang didominasi wilayah perairan membuat kawasan perbatasan sangat terbuka terhadap mobilitas lintas negara.

Kondisi tersebut dinilai meningkatkan kerentanan terhadap berbagai persoalan, mulai dari pelanggaran wilayah, aktivitas ekonomi ilegal, hingga ancaman terhadap kedaulatan negara.

Karena itu, pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan perhatian yang lebih serius dan berkelanjutan.

Baca juga: Perkuat Kepedulian Sosial, Mendagri Serahkan 360 Ekor Hewan Kurban di Lingkungan Kemendagri dan BNPP

Perbatasan Bukan Sekadar Garis di Peta

Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala BNPP RI, Tito Karnavian, berharap kepedulian terhadap kawasan perbatasan terus diperkuat.

Pesan tersebut disampaikan melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, dalam kuliah umum BNPP Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara.

“Saya berharap para praja dan mahasiswa memiliki kepedulian serta komitmen untuk turut berkontribusi dalam pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Irjen Pol. Maith membacakan arahan Mendagri.

Sementara itu, Plt. Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Belly Isnaeni, menegaskan bahwa wilayah perbatasan bukan sekadar garis batas administrasi, melainkan simbol kehadiran negara.

"Perbatasan adalah ruang hidup bersama yang mencerminkan kehadiran negara, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi rakyat,” kata Belly.

Infrastruktur hingga Nasionalisme Jadi Tantangan

Selain aspek keamanan, kawasan perbatasan juga masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Koordinator Program S3 Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Manado, Goinpeace Handerson Tumbel, menyebut sejumlah daerah perbatasan masih terkendala infrastruktur dasar, akses pendidikan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.