TRIBUNNEWS.COM - Menyikapi arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat upaya penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TB), salah satunya lewat pengembangan program Desa Siaga TB. 

Program tersebut dinilai efektif meningkatkan penemuan kasus dan mempercepat penanganan penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bogor.

Pemaparan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat mewakili Bupati Bogor dalam agenda Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait Optimalisasi Pendanaan Kesehatan di Daerah untuk Percepatan Penuntasan Tuberkulosis.

Rapat dilaksanakan secara daring di Ruang Rapat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Rabu (17/6/2026). Sekda Ajat didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty beserta jajaran.

Rakor tersebut sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan penetapan penuntasan tuberkulosis sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Presiden.

Ajat Rochmat menjelaskan bahwa luas wilayah Kabupaten Bogor yang hampir lima kali lebih besar dari DKI Jakarta menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengendalian TB. Kondisi tersebut menuntut strategi yang lebih masif dan melibatkan berbagai pihak hingga tingkat desa.

Menurut Ajat, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan anggaran penanganan TB sekitar Rp16 miliar pada tahun 2025. Anggaran tersebut didukung oleh jaringan layanan kesehatan yang cukup luas, mulai RSUD, Rumah Sakit Paru di kawasan Puncak, 101 puskesmas, 93 puskesmas pembantu, sekitar 26 rumah sakit swasta, hingga 150 klinik yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.

Baca juga: Pemkab Bogor Raih Opini WTP Dua Kali Berturut-turut: Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel

“Karena wilayah Kabupaten Bogor sangat luas, kami membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan Desa Siaga TB yang terbukti mampu meningkatkan capaian penemuan dan penanganan kasus,” ujar Ajat.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2025 program Desa Siaga TB telah diterapkan di sekitar 103 desa. Hasilnya, capaian target penemuan dan penanganan kasus TB mendekati 100 persen karena adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses deteksi dini, edukasi, hingga pendampingan pasien.

Melihat keberhasilan tersebut, Pemkab Bogor berencana menambah jumlah Desa Siaga TB pada tahun 2026. Targetnya, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor telah memiliki Desa atau Kelurahan Siaga TB pada tahun 2027.

Ajat menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan anggaran kesehatan yang besar. Selain anggaran khusus TB, Pemkab Bogor juga telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 triliun setiap tahunnya. 

Kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh warga Kabupaten Bogor dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan.

“Harapan Bupati Bogor, masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Bogor tidak mengalami kesulitan ketika mengakses fasilitas kesehatan. Karena itu, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam penganggaran daerah,” jelasnya.

Meski demikian, Ajat menilai dukungan pemerintah pusat masih sangat diperlukan. Tingginya mobilitas masyarakat Kabupaten Bogor yang beraktivitas di wilayah Jakarta serta luasnya cakupan wilayah menjadi faktor yang membutuhkan intervensi berkelanjutan, termasuk melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program penanggulangan TB.

Dengan penguatan Desa Siaga TB, perluasan akses layanan kesehatan, serta dukungan lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis target eliminasi tuberkulosis dapat tercapai sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Baca juga: Bupati Rudy Susmanto Serahkan Hibah Lahan ke Paspampres untuk Pembangunan Rumah Susun