8 Fakta Poster 'Jokowi Raja', Pemasang Dibayar Rp 10 Ribu dan Bawaslu Anggap Bukan Kampanye Hitam
Simak fakta terkait tersebarnya poster 'Jokowi Raja', dari bayaran para pemasang hingga tanggapan Bawaslu RI.
Penulis: Siti Nurjannah Wulandari
Editor: Natalia Bulan Retno Palupi
Pada beberapa temapt di Jawa Tengah, poster 'Jokowi Raja' tertempel di pohon dan angkutan umum.
Khususnya di daerah Boyolali, poster tersebut justru ditempel di pohon menggunakan paku.
Hal ini tentu melanggar aturan kampanye.
Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Boyolali, Sarno pun meminta anggota untuk melepas APK tersebut.
"Setelah menerima instruksi dari DPD PDI-P Jawa Tengah langsung kita tindak lanjuti dengan melakukan pelepasan atribut itu, baik yang terpasang di pohon-pohon maupun mobil angkutan," kata Sarno, Selasa (13/11/2018) malam.
"Kita sudah turunkan ke PAC untuk melepas atribut kampanye yang terpasang di pohon karena melanggar aturan," kata dia. Pihaknya belum mengetahui siapa pemasang atribut kampanye bergambar Presiden Jokowi dengan mahkota tersebut.
4. Poster 'Jokowi Raja' Dianggap Melecehkan
Berbagai pihak tim kampanye Jokowi-KH Ma'ruf mengganggap poster 'Jokowi Raja' merupakan sebuah pelecehan.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menyimpulkan jika substansi poster tersebut tidaklah mencerdaskan.
"Sebab substansinya tak mencerdaskan. Sebab hari ini era demokrasi. Semua jabatan publik didapatkan melalui election. Pak Jokowi adalah juga presiden pilihan rakyat. Berarti ini berusaha melecehkan kecerdasan rakyat, PDIP, dan presiden. Ini melecehkan," papar Bambang Pacul.
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut poster tersebut tidak menggambarkan sosok Jokowi yang sebenarnya.
5. Diduga Kampanye Hitam
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menjelaskan jika pembuat poster 'Jokowi Raja' ini bertujuan untuk ke arah negatif.
"Kami melihat jika ini poster 'siluman', dari orang yang tidak menghendaki Pak Jokowi, bentuk downgrade terhadap karakter pada Pak Jokowi. Berarti ini adalah bentuk black campaign, yang pasti bukan dari PDI Perjuangan atau tim kampanye nasional," jelas Andreas saat diwawancarai di Kompas Tv.