Fakta Baru Jelang Reuni 212: Polemik Acara, Demo Tuntut Anies Cabut Izin Hingga Sikap Menko Polhukam
Menjelang acara Reuni 212 pada 2 Desember 2018 mendatang banyak terjadi polemik dari sejumlah pihak, akibatnya ada yang mendukung dan ada yang menolak
Penulis: Umar Agus W
Editor: Natalia Bulan Retno Palupi
TRIBUNNEWS.COM - Reuni 212 kembali direncanakan digelar pada Minggu (2/12/2018) di Halaman Monumen nasional (Monas) Jakarta.
Ini merupakan reuni kedua setelah Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar acara serupa tahun 2017 lalu.
Aksi Bela Islam 2 Desember (212) dilaksanakan pertama kali di kawasan Monas pada 2016 silam.
Menjelang acara 212 pada 2 Desember 2018 mendatang banyak terjadi polemik dari sejumlah pihak.
Ada yang mendukung untuk terselenggara namun tak sedikit pula yang juga menolaknya.
Berikut Tribunnews rangkum fakta-fakta terbaru mengenai acara Reuni 212 mendatang:
1. Anies Didemo karena Izin 212
Gerakan Jaga Indonesia mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut izin Reuni 212.
Dilansir dari TribunWow.com pada Jumat (30/11/2018), massa Gerakan Jaga Indonesia telah berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis (29/11/2018) kemarin.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia Boedi Djarot menuturkan alasannya menuntut pencabutan izin acara tersebut.
Boedi mengatakan Anies akan memberikan izin karena merasa itu balas budi Anies Baswedan kepada aksi 212 yang lalu menggulingkan Ahok di saat mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2107.
Baca: CFD Tetap Berjalan Meski Ada Reuni 212
"Kami tahu Anies akan melakukan balas budi terhadap mereka. Saya pastikan itu pasti ada agenda agenda politik didalamnya," ujar Boedi di lokasi, Kamis (29/11/2018).
Boedi meyakini ada orang-orang politik untuk menjatuhkan Indonesia didalam Reuni 212 besok.
"Saya pastikan ada orang politik yang mau menjatuhkan Indonesia. Kami akan jaga ini semua," Ucap Boedi.
