TRIBUNNEWS.COM - Insiden penembakan yang menyebabkan tewasnya 19 pekerja proyek Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua, menyita perhatian publik.

Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI memburu pelaku, Wapres jusuf kalla (JK) dan Surya Paloh juga demikian.

Keduanya ingin agar pelaku yakni Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ditindak tegas.

JK sebut akan ada operasi besar-besaran di Papua

Jusuf Kalla mengatakan akan ada operasi besar-besaran yang dilakukan TNI dan Polisi di wilayah Papua.

Operasi tersebut digelar karena ada dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan kelompok bersenjata.

"Kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran, karena ini jelas masalahnya mereka (kelompok bersenjata) yang menembak, mereka yang melanggar HAM tentunya," ujar Jusuf Kalla usai pembuka Kongres Persatuan Insyiyur Indonesia (PII), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/12/2018).

Ia mengatakan, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai pola pendekatan.

Namun, TNI dan Polisi selalu menjadi pihak yang dianggap melanggar HAM.

"Ya sering pola seperti ini ingin lebih soft supaya jangan dituduh kita (pemerintah) yang melanggar HAM, padahal ini yg melanggar HAM itu siapa? mereka kan yang melanggar HAM," ungkapnya.

 19 pekerja tewas disebut pahlawan

Jusuf Kalla menyebut, para pekerja telah membantu Pemerintah Jokowi-JK untuk merealisasikan pemerataan pembangunan khususnya di Indonesia Timur.

"Ya pahlawan pembangunan. Ya dasarnya tentu keputusan presiden, karena mereka sudah bekerja untuk menghubungkan semua wilayah-wilayah di Papua," ujar dia.

Namun, ia menyayangkan, kebrutalan dan penyerangan massal itu terjadi di saat Pemerintah telah berkomitmen membangun wilayah Papua, bahkan Presiden Joko Widodo memiliki janji datang ke Papua, tiap tiga bulan sekali.