TRIBUNNEWS.COM - Mahfud MD meminta pemerintah Indonesia tak hanya menyatakan keprihatinannya terkait kondisi etnis Uighur di Xinjiang, China.

Hal tersebut Mahfud MD sampaikan dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Kamis (20/12/2018).

Menurut pakar hukum dan tata negara itu, pemerintah tak seharusnya hanya menyatakan prihatin soal kondisi terbaru etnis Uighur.

Mahfud MD meminta pemerintah agar memgutus tim untuk berbicara secara resmi dengan pemerintah China.

Baca: Muslim Uighur dan perlakuan Cina terhadap mereka, yang perlu Anda ketahui

Baca: Soal Muslim Uighur, Mahfud MD Bandingkan Sikap Pemerintah Indonesia dalam Kasus Rohingya

Baca: Amnesty International Indonesia: Terorisme Jadi Dalih Pemerintah Tiongkok Diskriminasi Etnis Uighur

Hal ini sama seperti yang dilakukan pemerintah RI saat kasus Rohingya, beberapa waktu lalu.

Dalam hal tersebut, menurut Mahfus MD, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mampu melakukan perannya dengan cukup baik.

"Sekarang bisa juga, kan? MuSlim Uighur perlu bantuan perlindungan," tulis Mahfud MD.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga menulis, agar pemerintah tidak tinggal diam.

Pemerintah Indonesia, menurut Mahfud MD seharusnya menggunakan jalur diplomatik untuk menghentikan penindasan terhadap etnis Muslim Uighur di China.

Hal ini sejalan dengan alinea pertama Pembukaan UUD 1945.

"Menurut Alinea I Pembukaan UUD 1945 kita merebut kemerdekaan utk menjaga derajat kemanusiaan dari penistaan manusia lain (panjajahan).

Indonesia hrs menggunakan jalur diplomatik utk menghentikan penindasan thd muslimin di Uighur sesuai dgn tujuan negara yg keempat.

Tdk boleh diam," tulis pria asal Madura ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah China dihujani kritik dari masyarakat dunia atas perlakuan yang dianggap menindas sejumlah besar warga suku Uighur, seperti menahan mereka di kamp-kamp khusus.