Soal Tanah Ratusan Ribu Hektar di Kalimantan Ini Klarifikasi Prabowo & Respon Fadli Zon

TRIBUNNEWS.COM - Disinggung Jokowi soal tanah ratusan ribu hektar di Kalimantan, Capres 02 Prabowo Subianto memberikan klarifikasinya.

Klarifikasi disampaikan Prabowo saat ia memberikan kalimat penutup pada debat Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019) malam.

Selain klarifikasi dari Prabowo Subianto, Politisi partai Gerindra Fadli Zon juga memberikan responnya.

Fadli Zon mengatakan kepemilikan aset itu membuktikan bahwa masih ada orang Indonesia yang memiliki lahan yang cukup luas.

Menurutnya, lahan tersebut sebelumnya milik PT Perkebunan Nusantara.

Kronologi Singgungan Jokowi kepada Prabowo

Calon Presiden 01 Joko Widodo menyinggung soal tanah ratusan ribu hektar di Kalimantan yang dikuasai oleh Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Jokowi saat debat kedua calon Presiden 2019 pada Minggu (17/2/2019) malam.

Awalnya, moderator membacakan pertanyaan dari panelis soal komitmen dan strategi pelasanaan reforma agraria.

Lalu masing-masing kedua Capres memberikan pandangannya.

Baca: Gerakan Tangan Prabowo dan Jokowi Berbeda Saat Debat Capres, Ini Analisis Pakar Bahasa Tubuh

Yang menarik setelah saling serang kemudian Jokowi memberikan satu tanggapan terkait kepemilikan ratusan ribu hektar tanah Prabowo Subianto.

"Rakyat indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu memang agar produktif dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede,"

"saya tahu pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektar,"

"saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," ungkap Jokowi saat debat.

Karena Prabowo yang sudah tak memiliki kesempatan menanggapi serangan Jokowi hanya tersenyum.

Baca: Video Detik-detik Ledakan di Area Nobar Debat Kedua Pilpres 2019

Kemudian berada di hal yang lain Prabowo Subianto kembali menyinggung soal tanah tersebut sekaligus juga menjawab dari singgungan sebelumnya yang diberikan oleh Joko Widodo.

Menurut Prabowo, apa yang disinggung Jokowi soal tanah ratusan ribu hektar itu benar adanya.

Namun, Prabowo mengungkapkan jika ratusan ribu hektar tanah itu berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

"Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat, Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara," ujar Prabowo seperti dikutip dari tayangan live KompasTV.

Karena merupakan HGU, menurut Prabowo, sewaktu-waktu tanah tersebut bisa diambil kembali oleh negara.

"Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua." kata dia.

Namun demikian, Prabowo menyatakan tak akan mengembalikan tanah itu jika hanya nantinya jatuh ke orang asing.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," pungkasnya.

Respon Fadli Zon

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sekaligus juga sebagai politisi Partai Gerindra memberikan responnya.

Fadli menanggapi pernyataan capres nomor urut 01 Joko Widodo yang menyinggung aset perkebunan seluas ratusan ribu hektare milik Prabowo dalam debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) saat mengutip dari Kompas.com.

"Tadi Pak Prabowo menjawab dengan elegan, bahwa apa yang dimiliki Pak Prabowo seharusnya jadi kebanggaan nasional," ujar Fadli saat ditemui seusai menghadiri debat capres.

Fadli Zon mengatakan kepemilikan aset itu membuktikan bahwa masih ada orang Indonesia yang memiliki lahan yang cukup luas.

Baca: 10 Poin Penting Penjelasan Fadli Zon soal Puisi Doa yang Ditukar

Menurutnya, lahan tersebut sebelumnya milik PT Perkebunan Nusantara.

"Kalau tidak diambil oleh orang Indonesia, akan diambil oleh orang asing."

"Dan sudah banyak aset yang seharusnya dimiliki kita, negara, tapi diambil alih oleh asing," kata Fadli Zon.

Fadli mengatakan, sejak dulu Prabowo tidak pernah menutupi identitas sebagai seorang pengusaha.

Menurut Fadli, pernyataan Jokowi soal aset milik Prabowo, bisa jadi hanya teknik untuk mendulang elektabilitas.

 (Tribunnews.com/ Umar Agus W)