TRIBUNNEWS.COM - Pada Rabu (20/2/2019) hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Syamsuar dan Edy Nasution sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau. 

Keterangan dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, yang diterima redaksi Tribunnews.com, pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019.

Syamsuar dan Edy Nasution akan mengemban amanah untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 mendatang.

Sebelum diambil sumpah, petikan Surat Keputusan Presiden diserahkan terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo kepada calon gubernur dan wakil gubernur di Ruang Kredensial Istana Merdeka.

Setelahnya, Presiden bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik menjalani prosesi kirab dengan berjalan kaki menuju tempat pelantikan di Istana Negara.

Ketiganya diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres selama berjalan menuju lokasi pelantikan.

Baca: Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Istana Negara

Baca: Gubernur Riau Beberkan Alasan Dukung Jokowi dalam Pilpres 2019

Baca: Usai Dilantik, Syamsuar Akan Realisasikan Pendidikan Gratis 12 Tahun untuk Anak-anak Riau

Berikut ini adalah fakta-fakta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru Riau.

1. Nekat dukung Jokowi

Gubernur Riau Syamsuar mendukung calon presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019, meski dirinya diusung dari PKS dan PAN pada Pilkada.

Seperti diketahui, PAN dan PKS merupakan partai lawan Jokowi dan partai pengusungnya dalam burs Pilpres 2019.

Syamsuar menjelaskan, dukungan diberikan ke Jokowi karena pemerintahan saat ini telah membuktikan kinerjanya dengan nyata, seperti pembangunan infrastruktur, menyelesaikan reforma agraria dan program dana desa.

"Saya berharap beliau bisa dua periode," ujar Syamsuar di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi, kata Syamsuar, dapat dirasakan masyarakat Riau, misalnya pembangunan tol Padang-Pekanbaru meski sekarang belum selesai. 

"Kemarin saya dapat informasi lagi, nanti ada tol Riau ke Jambi, pekerjaan-pekerjaan ini kan masih perlu dilanjutkan," kata mantan Bupati Siak itu.

2. Jawaban PKS

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak ambil pusing dengan dukungan Gubernur Riau, Syamsuar kepada Jokowi, usai dilantik di Istana Negara pada Rabu, (20/2/2018).

Menurut Mardani dukungan gubernur tersebut tidak menggambarkan dukungan rakyat Riau.

"Etikanya tidak semua rakyat dalam wilayahnya mendukung salah satu paslon," ujar Mardani saat dihubungi, Rabu, (20/2/2019).

Seharusnya seorang Gubernur, dengan seragam yang masih dikenakannya tidak boleh menyatakan sikap politiknya di Pilpres 2019.

Pasalnya Gubernur memimpin rakyat yang pandangan politiknya berbeda-beda.
Oleh karena itu PKS, tambah Mardani tidak pernah memobilisasi kepala daerah untuk kepentingan Pemilu 2019.

"PKS dan Badan Pemenangn Nasional Prabowo Sandi tidak akan menggunakan Kepala Daerah untuk pemenangan Presiden," katanya.

Mardani mengatakan, PKS dan BPN Prabowo-Sandi justru meminta kepala daerah untuk fokus dengan jabatannya sebagai gubernur. Seperti halnya Anies Baswedan di DKI Jakarta.

"Seruan PKS semua kepala daerah fokus menjadi pengayom dengan program kesejahteraan wilayahnya," pungkasnya.

3. Tak ingin seperti 3 pendahulunya

Gubernur Riau Syamsuar bertekad menjalani tugasnya dengan baik tanpa melakukan tindakan korupsi seperti tiga gubernur Riau sebelumnya yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Insya Allah, kami sudah bertekad dengan Pak Edy (wagub Riau), tidak akan terjadi lagi yang ke beberapa kali," ujar Syamsuar usai pelantikan seperti dikutip dari Kompas.com.

Untuk mencegah tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, kata Syamsuar, dirinya bersama Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution bekerja sama dengan KPK dalam menjalani roda pemerintahan .

"Saya sudah diundang oleh KPK pada 30 Januari lalu dalam rangka untuk memberitahukan kondisi Riau saat ini, yang menjadi tugas saya nanti untuk membenahi. Dan hari ini saya bersama Mendagri akan berkunjung ke KPK," kata Syamsuar.

Dalam pertemuan dengan KPK, menurut Syamsuar, lembaga antirasuah itu memberikan tata cara atau petunjuk dalam pengadaan barang, pembenahan pegawai, sistem pelelangan, termasuk pengelolaan aset dan lain-lainnya.

"Jadi sudah ada petunjuk-petunjuk dari KPK untuk diharapkan di masa mendatang, tidak ada lagi sesuatu hal yang tidak kita harapkan," papar Syamsuar.

Tiga gubernur Riau sebelumnya yang dijerat KPK, yakni Saleh Djasit, Rusli Zainal hingga Annas Maamun.

Ketiganya terjerat kasus korupsi berbeda.

Saleh terjerat kasus pengadaan Mobil Kebakaran di masa Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Sedangkan Rusli Zainal dan Annas Maamun, terjerta kasus suap dan korupsi pemberian izin di sektor Kehutanan di Riau.

(Tribunnews.com/Chrysnha)