Jusuf Kalla pun menegaskan apa salahnya jika memiliki lahan tersebut.

"Apa salahnya?" ujar Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019), dikutip dari Warta Kota.

"Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu (memutuskan lahan itu dikelola oleh Prabowo)," ungkap Jusuf Kalla.

Baca: 5 Fakta Lahan Ribuan Hektar Prabowo, Jusuf Kalla: You Beli Tapi Cash, Tidak Boleh Utang

Baca: Jokowi Serang Prabowo soal Kepemilikan Lahan di Debat, Timses BPN Kaget hingga Protes KPU

Saat pemerintahan SBY pada tahun 2004, kata JK, lahan tersebut di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Setelah itu, karena tersandung kredit macet, pada akhirnya lahan tersebut diambil alih oleh Bank Mandiri.

Dalam pengalihkan penjualan HGU itu, JK berpesan kepada Direktur Utama Bank Mandiri kala itu, Agus Martowardojo untuk memberikan izin penggunaan lahan hanya bagi orang pribumi saja.

"Datang Pak Prabowo sama saya (JK) bahwa dia mau beli. Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. 'Siap' (jawab Prabowo). Kemudian saya minta Agus Marto (Gubernur Bank Mandiri saat itu) untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke luar negeri ke orang Singapura," kata JK.

Baca: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu, Pakar: Prabowo Sendiri Mengakui Soal Lahan, Kok yang Marah Orang Lain

Baca: Moeldoko Sebut Negara Akan Ambil Lahan Prabowo Jika Tidak Produktif

Pada akhirnya, lahan tersebut dibeli Prabowo secara tunai sebesar 150 juta dolar AS.

Jadi, kata JK, lahan tersebut termasuk kredit macet dan akan dibeli oleh Singapura.

"Dia ( Prabowo) belilah itu (HGU). Jadi itu kredit macet itu. Singapura mau beli waktu itu, daripada orang lain yang ngambil. Tapi itu sesuai aturan yang ada, bayar cash di Mandiri," ungkap JK.

(Tribunnews.com/Whiesa)