"Bisa lebih. Mereka proyekan sampai Pilpres selesai," ungkap Andi, seorang buzzer profesional yang mendapat order pada Pilpres 2019 saat ditemui Tribun Network di kawasan Bekasi, Jawa Barat, pertengahan Februari 2019.

Baca: Buzzer Politik Jadi Tantangan Penyelenggara Pemilu

Hal terpenting bagi mereka adalah berita-berita tersebut bisa menjadikan polemik di tengah pilpres.

Mereka membuat berbagai macam fake account hingga fake news dan membuat berita-berita dengan kata kunci yang membuat trending.

Soal kebenaran informasi tersebut mereka juga tidak peduli.

Andi juga menambahkan soal hoaks atau bukan, mereka tak peduli yang penting sudah bekerja sesuai dengan orderan.

Mengutip dari sumber yang sama, sistem pembayaran dan besarnya upah buzzer diklasifikasi berdasarkan tingkatan.

Setingkat supervisor akan dibayar Rp 7 juta per bulan, disertai fasilitas kos atau kontrakan serta uang pulsa.

Kemudian, buzzer yang berada di tingkatan mandor dibayar Rp 3 juta per bulan.

"Untuk kasta terendah itu Rp 300 ribu."

"Kalau untuk customize, per hari Rp 100 ribu. "

"Orang-orang ini dibayar karena rajin online."

Baca: Elektabilitas Jokowi vs Prabowo, Seberapa Besar Terdampak Debat Ke-2 Capres 2019? Ini Dia Jawabannya

"Tugasnya hanya untuk menyebar konten," tambah Andi.

Andi masuk buzzer sejak tahun 2011 untuk misi mengawal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012.

Andi turun menjadi Buzzer pada Pilgub DKI tahun 2017 hingga Pilpres 2019 ini.

Terkait Pilpres dan Pileg 2019, Andi menuturkan, pemain buzzer umumnya melanjutkan pekerjaan sejak Pilgub DKI Jakarta tujuh tahun silam.

"Semuanya orang lama dari Pilkada Jakarta 2012. "

"Sekarang, mereka ikut lagi dengan mendukung pasangan yang berbeda-beda," ucap Andi.

(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)