Jokowi Sampaikan Pidato Kebangsaan Besok, TKN Sebut Kontras dengan Prabowo hingga Tanggapan BPN
Jokowi akan menyampaikan pidato kebangsaan besok, Minggu (24/2/2019) di Sentul, Bogor. Berikut tanggapan TKN Jokowi-Ma'ruf hingga BPN!
Penulis: Miftah Salis
Editor: Daryono
Jokowi akan menyampaikan pidato kebangsaan besok, Minggu (24/2/2019) di Sentul, Bogor. Berikut tanggapan TKN Jokowi-Ma'ruf hingga BPN!
TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, akan menyampaikan pidato kebangsaan besok Minggu (24/2/2019).
Pidato tersebut akan disampaikan di hadapan puluhan ribu perwakilan partai politik pendukug dan relawannya di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.
Jokowi akan menyampaikan pidato bertema "Optimisme Indonesia Maju".
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, angkat bicara mengenai pidato yang akan disampaikan Jokowi.
Baca: Alumni Atmajaya Dukung Jokowi-Amin. TKN: Bukti Jokowi Bawa Optimisme dan Prestasi
Baca: Relawan Jokowi Luncurkan Situs Penangkal Hoax
Baca: Silaturahim dengan Istri Wapres RI Ke-4, Pose Duduk Jokowi Jadi Sorotan
Menurutnya, pidato kebangsaan besok menjadi suatu pembuktian bahwa Jokowi kontras dengan Prabowo.
"Pidato kebangsaan ini untuk menunjukkan bahwa Jokowi memang kontras dengan Prabowo Subianto," katanya saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/2/2019) dikutip dari Kompas.com.
Hasto mengatakan pada pidato besok Jokowi akan menyampaikan bagaimana arah kepemimpinannya jika terpilih lagi menjadi presiden.
Ia memberikan contoh mengenai pembangunan infrastruktrur yang menjadi basis strategi dan pengembangan SDM.
"Hal inilah yang akan menjadi keunggulan Indonesia ke depan, sehingga SDM Indonesia menjadi manusia unggul," katanya.
Karakter Jokowi yang merakyat dan sederhana membuat kepemimpinan Jokowi bertentangan dengan Prabowo.
Menurutnya, pihaknya memiliki rasa optimisme sementara hal tersebut tak dimiliki oleh kubu Prabowo.
"Di sini optimis, di sana pesimis. Jokowi melihat data, di sana tidak. Jadi kompetensi Jokowi, yang di sana kita bisa lihat masyarakat mempertanyakan," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, menanggapi santai pidato tersebut.
Pihaknya tidak khawatir jika Jokowi akan melakukan pidato kebangsaan seperti Prabowo.
"Kalau pidato Pak Prabowo mau ditiru oleh Pak Jokowi ya tidak apa-apa, enggak khawatir. Silakan jika ingin meniru, kami senang-senang saja," kata Priyo saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).
Priyo menambahkan jika pihaknya menyambut baik pidato tersebut.
Baca: Polemik Ribuan Hektare Lahan Prabowo, Djoko Santoso Singgung Pihak Lain Pemilik Jutaan Hektare Lahan
Baca: Beberkan Prediksi Media Luar, Fahri Hamzah: Prabowo akan Ikuti Jejak Mahathir Tampak Kelihatan Jelas
Baca: Ahmad Dhani Bangga Dijenguk Prabowo di Tahanan
Menurutnya, pidato kebangsaan Jokowi menandakan adanya persaingan yang ketat dalam pilpres.
Pihaknya menghargai hal tersebut selama dilakukan dengan cara yang baik dan profesional.
"Kami senang saja karena ingin adanya kompetisi yang hebat, menggunakan cara halal, yang baik, dan profesional. Termasuk pengerahan institusi pemerintahan maupun aparat penegak hukum lainnya untuk kepentingan pilpres dan pileg," kata Priyo.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, memberikan tanggapan lain.
Menurutnya, Jokowi tidak akan memberikan gagasan besar baru dalam pidato kebangsaan besok.
"Tidak ada yang baru dari Jokowi. Sampai saat ini tidak ada gagasan baru dari beliau tentang Indonesia ke depan," ujar Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini kepada Tribunnews.com, Jumat (22/2/2019).
Ferdinand menilai, Jokowi hanya mengulang cerita yakni mengenai pembangunan infrastruktur.
"Hanya jalan tol, jalan tol, jalan tol. Tidak ada yang lain," cetus Ferdinand Hutahaean.
Wakil Ketua Panitia Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju, Bahlil Lahadalia, mengatakan undangan yang akan hadir sekitar 10 ribu orang.
Acara dimulai pukul 15.00 WIB.
Jokowi dijadwalkan hadir seusai salat maghrib.
Menurutnya, pidato tersebut bukan untuk masyarakat umum, melainkan untuk Tim Kampanye Nasional (TKN), Tim Kampanye Daerah (TKD), dan perwakilan relawan.
(Tribunnews.com/Miftah)