Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa pihaknya memang tidak memperkenankan siapapun melakukan kegiatan politik di lokasi tersebut.

"Iya, memang kawasan Simpanglima tidak kita perkenankan untuk giat politik," tegas Hendrar Prihadi saat dihubungi Tribunjateng.com, Rabu (10/4/2019) malam.

Hendrar menambahkan larangan tersebut tak hanya ditujukan untuk satu pihak saja.

"Jangankan Prabowo, PDI Perjuangan saja juga nggak boleh kampanye di Simpanglima," tandasnya.

Baca: Pesan Prabowo Tentang Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan yang Tak Kunjung Tuntas

Baca: Dahnil Anzar: Pak Prabowo Langsung Putuskan Minta Maaf Saat Tahu Ratna Bohong

2. Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sugiono

Pernyataan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi tersebut kemudian ditanggapi oleh Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sugiono.

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Sugiono mempertanyakan sistem demokrasi apa yang dianut Indonesia lantaran paslonnya kesulitan untuk berkampanye.

"Katanya kita mau berdemokrasi? Demokrasi ngomong dibatasi. Sudah itu kampanye-kampanye dibatasi. Ini demokrasi seperti apa? Kita mau bener-bener demokrasi atau pura-pura demokrasi?," tanya Sugiono di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019) kemarin.

Menurutnya, kebebasan berbicara merupakan hal yang dilindungi secara konstitusional.

"Kalau kita mau demokrasi seharusnya dimana saja kita mau berbicara, karena itu adalah hak konstitusional, hak asasi setiap orang," ungkapnya.

"Setiap warga negara Indonesia, dilindungi oleh UUD seharusnya enggak ada masalah dong? Kan seperti itu. Tapi kalau kenyataannya sepertu itu (terjadi larangan) ya kita nilai sendiri lah," tambahnya.

(Tribunnews.com/Fathul Amanah)