TRIBUNNEWS.COM - Jelang pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Rabu (17/4/2019), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD memberikan imbauan kepada warganet untuk menghindari politik uang.

Pesan untuk menghindari politik uang itu disampaikan Mahfud MD di akun twitternya, Senin (15/4/2019).

Dalam cuitannya, Mahfud menyebut politik uang adalah perilaku yang amoral dan pertanda demokrasi primitif.

Dalam demokrasi primitif, lanjut Mahfud, suara pemilih diperjualbelikan oleh kontestan dan pemilik hak suara.

Baca: Mengomentari Soal Said Didu yang Disebut Playing Victim, Mahfud MD: yang Merekayasa Harus Diburu

Kontestan dan pemilik hak suara yang menjualbelikan suara sama-sama primnitif karena menjualbeluikan hak politik yang 5 tahun dengan pencoblosan yang hanya 5 menit.

"Hindari amoralitas politik uang.
Politik uang itu amoral, pertanda demokrasi primitif. Di dlm demokrasi primitif suara pemilih diperjualbelikan oleh kontestan dan pemilik hak suara. Keduanya sama2 primitif krn menjualbelikan hak politik yg 5 tahun dgn pencoblosan yg hny 5 menit," tulis Mahfud.

Dalam cuitan selanjutnya, Mahfud mengimbau kepada para pemilih untk memilih sesuai bisikan hati perihal kandidat mana yang terbaik dari calon-calon yang ada.

Jika sudah ada yang memberi uang, Mahfud menyarankan pemilih untuk memilih sesuai pilihan terbaik bukan karena uang.

Untuk peserta Pemilu yang melakukan money politik, Mahfud mengingatkan jika itu adalah perilaku amoral. 

"Utk para pemilih, pilihlah sesuai bisikan hati ttg yg mana yg terbaik dari kandidat2 yg ada. Seumpama sdh ada yg memberi uang "tetaplah pd pilihan yg terbaik", jgn memilih krn diberi uang. Utk kontestan, jgn berjuang utk terpilih hny krn Anda bs membeli suara. Itu amoral, tahu?," tulisnya.

Mahfud MD dan 23 Tokoh Lainnya Sambangi KPU, Berikan Dukungan

Ketua Organisasi Suluh Kebangsaan, Mahfud MD bersama 23 tokoh lainnya sambangi Kantor KPU RI untuk sampaikan dukungan kepada lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

Mahfud menjelaskan alasan dirinya datang ke KPU untuk memberi dukungan terutama dalam rangka menyongsong hari pencoblosan yang tinggal 7 hari lagi.

Hal yang melatar belakangi maksud tujuannya itu karena ada kegelisahan dari dirinya.

Sebab KPU kerap kali mendapat tudingan berpihak pada salah satu paslon Pilpres 2019.

"Kami memberi dukungan kepada KPU untuk meneruskan tugas-tugas yang penuh profesional dalam rangka menyongsong pemungutan suara pemilu 17 April yang akan datang," kata Mahfud, di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Pemberian dukungan tersebut dilakukan karena Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai KPU masih menunjukkan kinerja tak menyimpang dari jalurnya.

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu juga diawasi oleh lembaga pengawas semisal Bawaslu dan DKPP.

Baca: Soal Deklarasi Dukungan, Mahfud MD: Orang Mungkin Sudah Berkesimpulan Saya akan Memilih yang Mana

Bahkan, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pemilu oleh KPU.

"Pada pemilu kali ini pengawasan bukan hanya dilakukan lembaga struktural tetapi dilakukan masyarakat secara bebas baik swasta, atau negara," ujar dia.

Untuk diketahui, mereka yang hadir bersama Mahfud ke KPU antara lain Mahfud MD, Sinta Nuriyah Wahid, Alissa Wahid, Ruhaini Dz, Romo Benny Susetyo, Rhenald Kasali, Imam Prasojo, Ryass Rasyid, Al Hilal Hamdi, Yusuf Mansoer, Zastrow, Mgr Suharyo (tbc), Subandrio, Jana Sulaiman, HS Dilon, Asep Syaifuddin, Suhadi Sendjaya, Komaruddin Hidayat, Abd Mu’ti, Zumrotin, Atip Latifulhayat, Jend (purn) Wisnu Bawatenaya, dan Sudhamek.

(Tribunnews.com/Daryono)