TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan tanggapi kekisruhan yang terjadi dalam Pemilu Luar Negeri.

Keduanya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyikapi permasalahan kisruh pemilu ini dengan serius.

Sandiaga Uno mengatakan, gelombang kekecewaan atas pelaksanaan Pemilu 2019 di luar negeri harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu.

Sandiaga mengatakan masyarakat menginginkan pemilu yang adil dan jujur.

"Ini esensi daripada demokrasi bahwa rakyat itu menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang betul-betul bisa menghadirkan kepercayaan yang besar," ujar Sandiaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/4/2019) dilansir Kompas.com.

Baca: Pemilu 2019 di Luar Negeri: dari Kisruh hingga Bangga

Baca: Sandiaga Berharap Kisruh Pemilu di Luar Negeri Ditindaklanjuti

Baca: Tanggapi Kisruh Pemilu Luar Negeri, Zulhas: Harus Mendapat Perhatian Serius KPU

Sandiaga mengaku belum mengetahui secara detil duduk permasalahan polemik pencoblosan di luar negeri ini.

Hal ini karena sejak memasuki masa tenang, dia langsung melaksanakan ibadah umroh.

Namun, apapun masalahnya, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengatasinya dengan tuntas.

Sebab ini juga akan memengaruhi kepercayaan publik atas pelaksanaan pemilu di dalam negeri.

"Karena besok penting sekali, itu kan 17 April. Kalau refleksi di luar negeri seperti itu, jangan sampai di dalam negeri kita mengalami hal yang sama," kata dia.

Sementara itu, Zulkifli Hasan meminta Komisi Pemiluhan Umum (KPU) menyelesaikan masalah ini sampai tuntas.

"Tentu ini perlu mendapat perhatian serius dari penyelenggara pemilu khususnya KPU.

Saya lihat di Australia, Hongkong, Singapura, Malaysia, orang kok sampai begitunya," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2019) dilansir Kompas.com.

Baca: MPR: Kisruh DPT Akibat Mismanajemen Sistem Kependudukan

Baca: Kisruh Pemilu di Luar Negeri: Ribuan WNI di Sydney Golput dan Kericuhan saat BTP Nyoblos di Jepang

Zulkifli juga meminta KPU untuk mengevaluasi pemilu di luar negeri agar menjadi pembelajaran.