Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

SIARAN LANGSUNG TransTV Hasil Quick Count Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo, Rilis Mulai 15.00 WIB

Berikut link live streaming TransTV hasil Hasil Quick Count Pilpres/Hitung Cepat Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo yang akan dirilis pada pukul 15.00 WIB

SIARAN LANGSUNG TransTV Hasil Quick Count Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo, Rilis Mulai 15.00 WIB
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Berikut link live streaming TransTV hasil Hasil Quick Count Pilpres/Hitung Cepat Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo yang akan dirilis pada pukul 15.00 WIB 

Hal tersebut lantaran MK menolak gugatan uji materi terkait aturan publikasi hasil survei dan quick count pada Pilpres 2019.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim MK Anwar Usman dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/4/2019), dikutip dari Kompas.com.

Pemohon dalam perkara ini adalah Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Asosiasi Riset Opini Publik (Aropi).

Para pemohon menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu.

Pasal-pasal yang digugat mengatur quick count baru boleh dipublikasikan dua jam setelah pemungutan suara di zona Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) berakhir.

Baca: Surat Suara Pilpres Berlubang Sebesar Jarum Ditemukan di Desa Wironagan Sukoharjo

Baca: Live Streaming Quick Count Pilpres 2019 di HP, Live Kompas TV, iNews TV, hingga TV One

MK menilai, aturan quick count baru bisa dipublikasikan dua jam setelah pemilu di wilayah Indonesia barat selesai itu tidak menghilangkan hak masyarakat.

"Hal demikian hanya menunda sesaat demi melindungi hak suara pemilih," kata Hakim MK Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangannya.

MK menilai, hasil quick count langsung dipublikasikan, maka hal tersebut bisa mempengaruhi pemilih yang belum menggunakan hak suaranya.

MK khawatir saat hasil quick count dipublikasikan, ada sejumlah masyarakat yang belum menyalurkan hak pilihnya di wilayah Indonesia barat.

Selain itu, MK juga mempertimbangkan kemungkinan lembaga survei dan media yang mempublikasikan berafiliasi dengan pasangan calon tertentu.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Bunga Pradipta Pertiwi
Editor: sri juliati
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas