TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ki Kusumo menilai penerapan wajib sistem e-Tol di seluruh jalan Tol terlalu terburu-buru dan sangat minim sosialisasi, sehingga membuat masyarakat kebingungan.

Ketua Umum Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) ini menceritakan, Jumat (22/9/2017), dia melintas di jalan tol Cikampek hendak menuju Jakarta. Begitu masuk pintu tol dalam kota, terjadi antrean cukup panjang.

"Awalnya saya mengira antrian karena banyak mobil yang melintas sehingga menyebabkan kemacetan di pintul tol," kata Ki Kusumo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribun.

Ternyata, antrian itu terjadi karena banyaknya pengendara mobil yang belum menggunakan atau memiliki e-Tol. Petugas tol memaksa para pengendara mobil membelinya saat itu juga. "Bagaimana kalau pengendara itu tidak bawa duit cash, ini kan jadi kendala," katanya.

Ia berpendapat, masih banyaknya pengguna jalan tol tidak memiliki kartu e-Tol karena minimnya sosialisasi yang dilakukan pengelola jalan tol, dalam hal ini PT Jasa Marga.

"Saya tanya petugas tol, katanya sosialisasinya sudah memasang spanduk di pintu tol. Kalau hanya ini yang dilakukan, wajar saja banyak masyarakat yang tidak tahu soal kewajiban memiliki e-Tol," tuturnya.

Seharusnya, lanjut Ki Kusumo, sosialisasi kartu e-Tol dilakukan juga di media massa, seperti internet, koran, dan televisi.

Ki Kusumo juga mengkritisi pembuatan kartu e-Tol. Diungkapkannya, jika membeli paket yang Rp 50 ribu, isi kuotanya dikurangi jadi hanya Rp 40 ribu. "Kok isinya tidak RP 50 ribu juga ya," tanya Ki Kusumo.