Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang

TRIBUNNEWS Tokyo - Dalam masa kampanye pilpres saat ini banyak sekali yang menawarkan kepada dia untuk masuk partai politik (parpol), namun Garis Nugroho Sutradara terkenal Indonesia di Jepang ini tidak tertarik.

"Terus terang saya tidak tertarik  masuk partai politik pada kedua kubu  yang saat ini saling   membuli di media sosial  yang dijadilan media penghakiman," papar Garin khusus kepada Tribunnews.com sore ini (26/10/2018).

Dulu menurutnya, secara fisik di arak-arak dan sebagainya. Kini banyak lewat media sosial membuli bahkan sudah  tidak etis saling membuli satu sama lain. ak ikutlah kayak gituan.

"Saat ini saya lebih banyak bikin seruan agar masyarakat menjadi pemilih yang kritis, bebas. Jadi kalau ada yang  memanupulasi fakta dan data harus  di kritisi. Kalau tidak, kita akan kehilangan peta diri untuk berkembang lebih baik lagi. Itu akan hilang," tekannya lagi.

Misalnya saja ada yang mengatakan rupiah melemah tak ada pengaruhnya.

"Ya jelas tak masuk akallah. Banyak aspek yang memanipulasi masyarakat. Dikatakan meski rupiah melemah tapi dasar-dasar pertumbuhan ekonomi kuat seperti Korea Selatan. Orang di bawah mungkin percaya. Tapi janganlah demikian."

Lihat saja, tambahnya, misalnya semen China diimpor dari China lebih murah dari produsen local semen Indonesia. Ini kan tidak masuk akal bisa demikian. Tidak baik bagi masyarakat. Lokal kita akan hancur, jadi susah dong!"

Selain itu Garis juga ingin bertanya kepada orang yang mengatakan Indonesia akan jadi nomor empat di dunia di bidang ekonomi.

"Coba kita lihat China bisa konsisten beberapa tahun terus menerus   sedikitnya 7% pertumbuhan ekonominya. Lalu, mampu  tidak Indonesia dalam beberapa tahun konsisten terus menerus pertumbuhan ekonomi sebesar itu?"

Akhirnya  mengenai peraturan bagi yang lapor ada korupsi dapat uang  250 juta rupiah.

"Itu bukan merit sistim hanya pada sistim kritis di Amerika biasanya disertai denda. Apabila laporan  tanpa bukti-bukti yang kuat maka akan didenda lebih besar. Jadi orang  tidak sekedar melaporkan."

Kini menurut Garin lagi, tidak sedikit para bupati   yang stress.

"Bagaimana coba mas, mereka dilaporkan ke kejaksaan ke KPK dan bisa dipanggil mendadak. Kalau ada orang iseng melakukan demikian bagaimana? Mereka sudah dipanggil, waktu hilang, capek, tidak bisa kerja, padahal bersih, kan ngeselin orang itu," tekannya lagi.

Jadi Garis mengusulkan, "Tolonglah jangan banyak keputusan menjelang pemilu  untuk urusan politik. Pihak pro dan kontrak janganlah mempolitisir peraturan yang ada menjelang pemilu ini. Akan membuang energi tak ada gunanya, banyak orang jadi tak bisa kerja nanti," ungkapnya lebih lanjut.