TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Setelah melalui pemilihan umum beberapa waktu lalu, Indonesia sedang menyambut kehadiran pemimpin dan wakil rakyat. Sebelumnya, warga negara Indonesia secara serentak memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bagi artis sekaligus pengusaha wanita Ade Fitrie Kirana, sosok pemimpin bukan hanya dilhat dari sisi tugas dan tanggung jawab. Pemimpin juga perlu memahami arti dari perannya sebagai sebuah pengambil keputusan tertinggi.

Ade Fitrie Kirana yang tergabung dalam asosiasi KADIN dan IWAPI ini berharap pemerintah mampu menggerakkan ekonomi Indonesia lebih baik ke depannya.

"Peningkatan gerak perekonomian Indonesia itu bisa dilakukan melalui remitansi atau transfer dana melalui para tenaga kerja Indonesia yang saat ini berkarya diluar negeri. Tentu kita harus menggerakkan ekonomi kita dahulu, ini berkaitan dengan penerimaan dari remitansi tenaga kerja Indonesia," turur Ade Fitrie Kirana. Ia menjelaskan, remitansi adalah transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya

"Dari para pahlawan devisa, kita hanya dapat US$ 10 miliar. Kalau membandingkan dengan Filipina yang penerimaan remitansi dari tenaga kerjanya sudah mencapai US$30 miliar," ucapnya.

Ade Fitrie Kirana juga mengatakan, pihaknya juga mendorong peningkatan pendapatan dari wisatawan atau turis dalam menggerakkan ekonomi. Upaya itu diharapkan dapat menjadi salah satu pendongkrak ekonomi di masa depan.

"Inilah yang menurut saya jadi prioritas utama," ujar Ade Fitrie.

Selain itu, ia menyampaikan harapan agar pengusaha selalu diajak oleh pemerintah dalam menyusun paket kebijakan ekonomi ke depan. Selama ini, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum mengajak dunia usaha seperti KADIN, IWAPI dan asosiasi lain sebelum menerbitkan paket tersebut.

Pemerintahan Joko Widodo, menurutnya, perlu mempercepat gerak transformasi struktural, salah satunya pada sektor tenaga kerja. Investasi masif pada infrastruktur jika tidak disertai pembenahan produktivitas SDM hanya akan menyebabkan diminishing returns dari infrastruktur tersebut.

"Prioritas pembenahan sumber daya manusia sudah ditunjukkan Presiden Jokowi dengan menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai misi penting jika kembali menjabat. Peningkatan kualitas sumber daya ini perlu diikuti perbaikan kebijakan pasar tenaga kerja dan aturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel," ujar Ade Fitrie Kirana.