Sebab, masih banyak nasabah lainnya yang bernasib sama dengannya dan hanya mendapatkan janji-janji tanpa ada kepastian.

"Tolong kepada Pak Erick Tohir dan Pak Jokowi untuk segera diselesaikan permasalahan investasi milik BUMN ini. Selamatkanlah uang kami yang kami kumpulkan dengan susah payah tanpa KKN," lanjutnya.

Seperti diketahui, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak 2018 menunda pembayaran klaim JS Proteksi Plan, salah satu produk bancassurance Jiwasraya karena perusahaan mengalami tekanan likuiditas.

Penanganan Kasus Jiwasraya

Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menangani kasus Jiwasraya.

Menurut Arya, pemerintah akan mendorong langkah hukum supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan transparan.

"Yang pertama adalah proses mendorong ke hukum. Tujuannya apa? Supaya transparan. Semua yang ada ini transparan, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi karena dia akan membuka semua kasusnya," kata Arya Sinulingga, dilansir kanal YouTube iNews Talkshow.

Penanganan kasus Jiwasraya juga akan dipindahkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Kejaksaan Agung.

Sampai saat ini, sudah ada 10 orang yang dicekal oleh Kejagung terkait kasus tersebut.

"Hingga hari ini sudah dikeluarkan hingga 10 orang yang dicekal. Kita belum tahu proses berikutnya bagaimana, kita serahkan ke hukum," tuturnya.

Mengenai solusi pembayaran nasabah, Arya menyebutkan dibutuhkan sekitar Rp 13,6 triliun untuk menuntaskan seluruh pembayaran.

Ia lalu menjelaskan tahap-tahap yang akan dilakukan BUMN dalam menyelesaikan krisis bayar Jiwasraya.

"Sekarang kan kita sudah membuat anak perusahaan yang namanya Jiwasraya Putra," kata dia.

Penyelamatan hutang akan dilakukan melalui anak perusahaan yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan utang perusahaan induk.