Politisi Korea Rundingkan Agar Semua Member BTS Bisa Wajib Militer Bersama di Tahun 2025
Dikutip dari allkpop, pemerintah dan para politisi tengah mempertimbangkan penundaan wajib militer untuk BTS.
Penulis: Bunga Pradipta Pertiwi
Editor: Citra Agusta Putri Anastasia
Revisi ini ditujukan untuk mereka yang memberikan kontribusi luar biasa dalam meningkatkan prestise nasional, termasuk prestasi di bidang budaya dan seni pop dan direkomendasikan oleh Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk menunda wajib militer.
Undang-undang dinas militer saat ini mengizinkan individu yang memiliki kontribusi luar biasa di bidang olahraga untuk menunda pendaftaran hingga usia 28 tahun.
Saran sebelumnya adalah memasukkan individu-individu di bidang budaya dan seni pop.
Kementerian Pertahanan Nasional berencana mencermati proses pembahasan RUU terkait yang diajukan ke Majelis Nasional.
Namun, mereka telah menyatakan akan menyarankan pendapat mereka ke arah yang positif setelah konsensus publik terbentuk.
Sebelumnya, pada November tahun lalu, pemerintah mengumumkan rencana perbaikan sistem dinas militer alternatif.
Namun, rencana tersebut tidak berlaku untuk bidang budaya dan seni pop.
Faktanya, banyak yang mengatakan bahwa periode paling aktif untuk grup idol adalah dari akhir masa remaja hingga awal 20-an.
RUU untuk menunda pendaftaran militer mungkin merupakan rencana yang lebih baik untuk membantu mempromosikan Korean Wave dan prestise nasional daripada memasukkan grup idol dalam layanan alternatif.
Saat ini, banyak warganet yang masih membahas rencana tersebut dan mengungkapkan pendapat mereka tentang penundaan pendaftaran anggota.
Mereka yang menyatakan bahwa BTS pantas dibebaskan dari wajib militer karena mereka telah memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa.
"Medali emas Olimpiade sangat berharga tetapi BTS berbuat lebih banyak untuk membuat bangsa Korea dikenal dunia," tulis seorang warganet.
"BTS adalah kelas dunia sekarang, saya tidak tahu mengapa mereka tidak dikecualikan," komentar warganet lain.
"Saya merasa pemerintah memperpanjang keputusan dan mereka khawatir tentang opini publik jika mereka dikecualikan dari militer."