Ikut Bersuara Soal Peringatan Darurat Indonesia, Wanda Hamidah: Ini Soal Kesewenang-wenangan
Wanda Hamidah juga mengunggah isi hatinya dengan mengunggah ulang pernyataan dari sebuah akun, terkait seruan Peringatan Darurat Indonesia.
Editor: Anita K Wardhani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sederet artis menyuarakan pendapatnya, guna menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pencalonan Kepala Daerah yang dinaulir DPR RI dengan melakukan revisi UU Pilkada.
Pandji Pragiwaksono, Najwa Shihab, Bintang Emon, hingga Wanda Hamidah terlihat mengunggah foto Garuda dengan latar belakang biru, dengan tagar Peringatan Darurat Indonesia dan kawal putusan MK.
Baca juga: Wanda Hamidah Pilih Keluar dari Golkar, Tinggalkan Pesan Bahaya Peringatan Darurat
Wanda Hamidah juga mengunggah isi hatinya dengan mengunggah ulang pernyataan dari sebuah akun, terkait seruan Peringatan Darurat Indonesia dan kawal Putusan MK.
Ia menyebut kondisi di Tanah Air saat ini dalam status Darurat.
"Darurat. Ini bukan soal siapa yang bisa atau nggak bisa maju Pilkada. Bahkan bukan hanya soal pilkada. Juga bukan soal MK versus DPR atau siapa saja," tulis Wanda Hamidah di Instagram, dikutip Wartakotalive.com, Kamis (22/8/2024).
"Ini soal kesewenang-wenangan yang semakin telanjang dipertontonkan oleh para pembangkang konstitusi," tambahnya.
Baca juga: Wanda Hamidah Ungkap Anaknya Pernah Batal Bintangi Film Karena Tak Punya Banyak Followers
Wanda merasa gerah karena menganggap dan menduga, para elit politik dengan sengaja membolak balikan aturan main berpolitik, guna mengincar jabatan yang diinginkan.
"Mereka membolak balik aturan main berpolitik dalam konstitusi untuk jabatan2 yang mereka inginkan, untuk menghisap kita dan sumber daya alam kita nantinya," tulisnya.
"Sementara warga dibuat bodoh, dibuat hanya menunggu bansos atau makan siang gratis, dibuat tidak peduli orang lain," tambahnya.
Bahkan, Wanda sampai menggambarkan bagaimana nantinya alur kerja dari Pemimpin yang diinginkan oleh elit politik, jika menang dalam Pemilihan Kepala Daerah.
"Digiring ke TPS, diambil suaranya untuk kekuasaan, lalu ditinggal setelah kekuasaan ada di tangan mereka. Setelah berkuasa, mereka menggusur warga, mengambil tanah atas nama pembangunan, mengorupsi hak kita utk dapat pelayanan publik," tulisnya.
Oleh karena itu, Wanda mengajak semua masyarakat untuk menjaga negara Indonesia, dengan mendukung putusan MK.
"Mereka perusak konstitusi, kita penjaga konstitusi. Mereka bisa melakukan pembangkangan konstitusi, kita bisa melakukan pembangkangan warga (civil disobedience)," tulisnya.
Wanda Hamidah mendukung langkah gerakan massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa di DPR RI dan Istana Negara, serta ingin membawa apa yang terjadi di Indonesia dalam sebuah diskusi untuk menjaga konstitusi.
"Sampai ketemu di jalanan, di ruang-ruang diskusi, di media sosial, di manapun kamu bisa, tapi kita harus bergerak. Ini darurat negara hukum dan demokrasi. Darurat. (ARI).