Curiga Ada Dugaan Suap Kasusnya Vs Reza Gladys, Nikita Mirzani Mengaku Dapat Surat dari KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis peran Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa dirinya baru saja menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan. 

Baca juga: Saksi Ahli Sebut Kasusnya dengan Reza Gladys Tak Ada Unsur Pidana, Nikita Mirzani: Semuanya Bisnis

Panggilan tersebut berkaitan dengan laporannya beberapa waktu lalu terkait dugaan kriminalisasi serta dugaan adanya praktik suap dalam proses hukum yang menjeratnya.

"Aku baru dapet surat dari KPK kalau dipanggil untuk diambil keterangannya. Baru hari ini suratnya sampai ke rumah," kata Nikita Mirzani usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Meski saat ini masih ditahan, Nikita memastikan siap menghadapi proses pemeriksaan.

Baca juga: Nikita Mirzani Klaim Selebiriti Popularitas Tinggi, Rp 4 Miliar dari Reza Gladys Honor Profesional

"Biasanya kalau lagi ditahan, biasanya orangnya ke rutan," ucap Nikita. 

"Siap dong, siap (untuk menjalani pemeriksaan)," tegasnya.

Beberapa waktu lalu, Nikita menuding ada yang janggal dalam kasus yang melibatkan pihak pelapor, Reza Gladys, beserta keluarganya. 

Nikita kemudian bicara soal rekaman suara dan tangkapan layar percakapan yang diduga kuat membicarakan upaya pengondisian aparat penegak hukum.

Dalam sidang belum lama ini, Nikita memutar rekaman suara yang selama ini ingin diputar olehnya.

Hal itu diklaim oleh Nikita sebagai bukti adanya dugaan praktik suap yang dilakukan Reza Gladys terhadap aparat penegak hukum.

"Saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara percakapan dan melihat screenshot percakapan yang patut diduga dari keluarga Reza Gladys," bebernya

"Yang mana Reza Gladys atau keluarganya sangat patut diduga telah mengatur jaksa penuntut umum dan majelis hakim," kata Nikita dalam sidang.

Tak hanya itu, ibu tiga anak tersebut juga menduga adanya upaya menjaga dan mengondisikan aparat penegak hukum agar proses hukum berjalan tidak fair. 

"Patut diduga telah mengkondisikan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia serta patut diduga telah menjaga JPU maupun majelis hakim yang mulia," ujarnya.