Ringkasan Berita:

• Kasus keracunan MBG acap terulang
• Akar masalah dimulai dari tata kelola dan governance yang lemah
• Perlu dibangun culture of safety di seluruh lini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah daerah. 

Setiap kali muncul, publik bertanya hal sama, mengapa hal seperti ini bisa terus berulang?

Ahli epidemiologi dan pakar kebijakan kesehatan, Dr. Dicky Budiman, menilai persoalan ini bukan soal kelalaian sesaat di dapur, melainkan masalah mendasar dalam sistem tata kelola pangan nasional.

Menurut Dicky, berulangnya kasus keracunan program MBG mencerminkan kegagalan sistemik di sepanjang rantai pasok pangan.

Baca juga: Sosok Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang Janjikan Rp5 Juta untuk Konten Positif MBG, Disebut Candaan

“Ini intinya bukan satu faktor tunggal, melainkan kegagalan sistemik di sepanjang rantai pasok pangan,” tegas Dicky pada Tribunnews, Rabu (29/10/2025). 

Ia menjelaskan, akar masalah dimulai dari tata kelola dan governance yang lemah. 

Penunjukan vendor tidak transparan, pengawasan masih parsial, serta minim akuntabilitas independen.

Selain itu, tekanan biaya dan pengadaan bahan makanan murah membuat sanitasi diabaikan.

Masalah Tak Hanya di Dapur

Dicky menyebut, banyak dapur penyedia makanan program MBG belum memiliki standar kebersihan (hygiene) dan sertifikasi sanitasi yang memadai. 

Fasilitas air bersih, alat cuci, penyimpanan suhu aman, hingga pelatihan teknis juru masak masih jauh dari standar.

“Kalau dapur belum punya sertifikat laik hygiene dan sanitasi, itu artinya tidak ada jaminan minimum terhadap keamanan pangan. Ini bahaya,” kata Dicky menegaskan.

Selain itu, sistem pelaporan dan traceability (penelusuran bahan baku) yang lemah membuat sulit mencari sumber keracunan saat insiden terjadi.

“Respons epidemiologis kita lambat, investigasi insiden terhambat, pola penyebab tidak terekam, dan perbaikan tidak sistemik,” jelasnya.

Untuk menghentikan rantai kejadian ini, Dicky menilai pemerintah harus berani melakukan transformasi sistem pengendalian risiko, bukan hanya menegur juru masak atau vendor.