"Narasi tentang status bencana nasional buat saya adalah narasi hanya tentang Bapak (Presiden) mau mengesahkan atau tidak."

"Tapi buat saya pribadi adalah respons yang harus Bapak lakukan saat itu bersama dengan stafnya harusnya bisa lebih berani untuk masuk ke daerah yang lebih jauh (terisolasi)," jelasnya.

Ia menuturkan, seharusnya pemerintah bisa lebih responsif terhadap laporan dan informasi yang beredar di media sosial.

Daerah yang belum tersentuh bantuan seharusnya bisa langsung dipantau dan segera dikirimi bantuan.

"Bapak kan punya semua keperluan itu. Maksudnya gini, udah nggak apa-apa deh nggak ada bencana nasional tapi segala sesuatu yang terjadi di sosmed itu menjadi pantauan," imbuhnya.

Densu juga menilai pentingnya pembentukan pusat komando atau crisis center di lokasi terdampak (ground zero).

Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan kejelasan mengenai langkah yang harus diambil, sekaligus merasakan kehadiran nyata pemerintah di tengah krisis.

"Oh ini ada daerah yang belum tersentuh, itu langsung kirim bantuan ke sana. Ini kita harus bergerak dan kalau perlu bikin pusat komanda langsung di lokasi ibaratnya ground zero-nya ada di situ."

"Supaya apa? supaya masyarakat itu bisa tahu apa yang mereka harus lakukan ke depan dan pemerintahnya hadir seperti apa," tandasnya.

Densu menegaskan, secara umum langkah pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatra sudah berada di jalur yang benar.

Namun, ia menekankan peningkatan kecepatan, kejelasan koordinasi, dan respons yang lebih sigap.

"Jadi menurut aku, apa yang pemerintah lakukan sudah benar. cuma apa yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kecepatan dan responsnya bisa lebih jelas dan cepat," urainya.

Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (25/12/2025), korban meninggal dunia akibat banjir di Sumatra mencapai 1.135 orang.

Di sisi lain, 137 orang masih dinyatakan hilang. Sementara jumlah pengungsi ada 489.862 jiwa.

(Tribunnews.com/Lusi)