DPR: Menpora Tak Etis Pindahkan Lokasi Islamic Solidarity Games
Menpora) Roy Suryo memindahkan tempat penyelenggaraan Islamic Solidarity Games (ISG) dari Pekanbaru, Provinsi Riau ke Jakarta
Editor: Yulis Sulistyawan
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Fakhrurodzi
TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo memindahkan tempat penyelenggaraan Islamic Solidarity Games (ISG) dari Pekanbaru, Provinsi Riau ke Jakarta, dinilai tidak etis.
"Tidak etis kalau Menpora memindahkan lokasi ISG dari Riau ke Jakarta," kata Anggota Komisi X DPR RI membidangi Olahraga, Zulfadhli, Senin (22/4/2013), kepada Tribun Pekanbaru.
Alasannya, keputusan tersebut diambil tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan Komisi X DPR, sebagai mitra kerja Menpora. "Awal April lalu, telah disepakati bahwa hanya pengunduran waktu saja, dari Juni. Soal tempat penyelenggaraan, tetap di Riau," kata Zulfadhli.
Politisi Senayan ini mengatakan, usai masa reses nanti, Komisi X akan memanggil Roy Suryo untuk dimintai penjelasannya. "Usai reses kita akan panggil Menpora," tuturnya.
Sebelumnya, Menpora Roy Suryo, mengatakan, banyak pertimbangan sehingga Jakarta menjadi pelaksanaan ISG. Antara lain persoalan anggaran, kesiapan tuan rumah Riau, hingga suhu politik di Riau jelang dan usai pemilihan kepala daerah pada September mendatang.
"Dengan berat hati, ISG dipindahkan ke Jakarta. Untuk pelaksanaannya sendiri akan digelar pada tanggal 22 September hingga 1 Oktober 2013 mendatang," ujar Roy di kantor Menpora, Senin (22/4/2013).
Roy Suryo menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah adanya rapat dengan sejumlah instansi keolahragaan nasional seperti KOI dan KONI. Roy pun mengungkapkan keputusan itu diambil justru untuk menghormati masyarakat Riau.
Sementara itu, Roy memilih Jakarta karena dinilai cukup siap untuk melaksanakan ISG. Selain itu, dia juga mengungkapkan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemda DKI karena sudah ada anggaran 200 Miliar yang memang disiapkan untuk ISG.
"Tidak ada anggaran yang perlu dikeluarkan Pemda DKI. Kita juga tidak perlu adanya anggaran tambahan. Tetapi kalau renovasi kecil-kecilan itu menjadi tanggungjawab Pemda DKI. Seperti misalnya ketika kongres PSSI lalu," tutupnya. (*)