Menpora Minta Izin Jokowi Terkait Penyelenggaraan ISG

Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Pertemuan yang rencananya dilangsungkan Selasa (30/4/2013) di Kantor Gubernur DKI Jakarta  itu akan membahas mengenai pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) ke-III di Jakarta.

"Selasa pagi saya akan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan izin supaya bisa melaksanakan ISG di Jakarta. Pertemuan dilakukan di Kantor Gubernur," tuturnya ditemui di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Minggu (28/4/2013).

ISG merupakan kejuaraan multievent cabang olahraga antar negara-negara Islam. Semula ISG akan dilangsungkan di Pekanbaru, Riau pada 6 hingga 17 Juni mendatang, namun terjadi beberapa kendala seperti tempat pertandingan utama yang disegel dengan utang Rp 200 miliar.

Kemudian Kemenpora menjadwalkan menggelar ISG di Jakarta pada 22 September sampai 1 Oktober mendatang. Keputusan itu dibuat setelah Menpora, Roy Suryo mengadakan pertemuan dengan KOI, KONI, Panitia ISG, dan Satlak Prima pada minggu lalu.

Menurut Roy Suryo, Provinsi DKI Jakarta tidak perlu mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelenggarakan ISG. Sebab dana penyelenggaraan ISG bersumber dari dana alokasi APBN pusat senilai Rp 200 miliar.

"APBD di Jakarta tidak perlu dikeluarkan, karena ini adalah event pelimpahan dari daerah lain. Nanti biaya ISG akan ditanggung semua oleh panitia pusat," katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menilai, pelaksanaan ISG di Jakarta merupakan solusi tepat. Sebab ibu kota negara itu sudah sering menyelenggarakan kejuaraan internasional.

Selain itu dia menjelaskan, apabila pelaksanaan ISG dipindah dari Pekanbaru ke provinsi lain selain Jakarta dikhawatirkan akan menimbulkan friksi antar daerah.

"Kalau di Jakarta itu jauh lebih sederhana dibandingkan di Pekanbaru. Setidaknya Jakarta sudah sering menyelenggarakan event internasional. Saya tidak ingin terjadi friksi antardaerah apabila pemindahan lokasi ISG dilakukan ke provinsi lain," ujarnya.