TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -  Sejumlah pengurus daerah mulai angkat suara menanggapi kisruh hasil Musyawarah Nasional Persatuan Golf Indonesia (Munas PGI) yang berlangsung di Bali, 21 – 22 Mei lalu. Beberapa Pengurus Provinsi (Pengprov) PGI menilai Munas itu tidak ada dan tidak sah karena melenceng dari tata tertib dan jiwa sportivitas sehingga harus diulang kembali untuk mendapatkan hasil dan keputusan yang bulat.

“Susah menyatakan Munas itu tidak sah karena ada juga yang menyatakan sah. Bisa dibilang setengah sah dan setengah tidak sah. Ini karena tidak semua peserta yang diundang hadir diakomodir sehingga tidak bulat. Pelaksanaannya pun tidak kondusif,” ujar Ketua Umum Pengprov PGI Kalimantan Barat, Rusliansyah.

Pada Munas PGI di Bali beberapa waktu yang lalu telah terpuilih Murdaya Poo sebagai Ketua Umum PB PGI 2014 – 2018 menggantkan Arifin Panigoro.

Namun usai Munas banyak yang menggugat karena dalam Munas itu disinyalir ada permainan politik uang. Masalah ini bahkan sudah dilaporkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) agar diambil tindakan.

“Soal money politics itu saya tidak mau menuduh karena kami tidak aktif dan keluar saat Munas. Ini karena ada anggota yang diundang tidak diakui. Saya melihat Munas ini tidak mengakomodir kepentingan seluruh Indonesia. Kami kan datang untuk memperjuangkan agar golf lebih baik. Bukan sebagai pasukan bayaran,” ucap Rusliansyah.

Karena itu dia menilai Munas lebih baik diulang dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa. Dalam Munaslub itu semua diakomodir sehingga benar-benar bulat seluruh Indonesia.

“KONI Pusat harus turun tangan dengan membentuk caretaker pelaksana Munaslub. Caretaker itu bisa diisi oleh pengurus KONI dan Pengprov. KONI harus ambil alih karena kami menganggap Munas di Bali tidak ada karena hanya untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Umum Pengprov PGI Kalimantan Selatan, Muhammd Subakhi mengatakan bahwa Munas PGI kali ini adalah munas paling amburadul karena melenceng dari tata tertib dan aturan. Dia melihat pelaksanaan Munas hanya untuk menjatuhkan seseorang dan bukan untuk memajukan golf Indonesia.

“Saya kecewa atas pelaksanaan Munas yang melenceng dari aturan. Waku itu dinyatakan surat keputusan KONI soal pepanjangan masa kepengurusan lama tidak sah. Kalau begitu Munas kan dilaksanakan oleh pengurus lama kan tidak sah juga. Lalu kenapa dilanjutkan dengan syarat? Inilah Munas paling kacau,” ujar Subkhi.

Subhaki menyatakan akan melihat perkembangan berikutnya. Kalau memang harus Munaslub maka pihaknya akan mendukung. Hanya saja semua stakeholder golf berkumpul untuk menentukan siapa yang berhak melaksanakan Munaslub itu.

“Kalau KONI nanti diprotes lagi. Soalnya KONI juga melakukan kekeliruan dengan memberikan surat langsung kepada klub soal pembatalan SK perpanjangan masa kepengurusan lalu. Mengapa KONI bisa langsung ke klub sedangkan PB dan Pengprov tidak tahu. Benar-benar tidak wajar sehingga Munas di Bali itu penuh tanda tanya,” ujarnya.