TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Sesuatu yang baru tidak selalu disambut baik. Apalagi jika itu menjadi sebuah pembedaan atas hal-hal yang sudah dianggap sebagai sebuah kelaziman.

Demikian juga dengan kebijakan untuk diberlakukannya tes anti-doping pada sebuah kejuaraan pacuan kuda, yang dalam hal ini diterapkan pada Kejuaraan Pacuan Jakarta Derby, digelar Minggu (7/6) di Pulomas, Jakarta Timur. Untuk ujicoba, tidak bisa sekaligus.   

Tak mengherankan pula jika sejumlah pertanyaan mengiringi rencana diberlakukannya kebijakan tes anti-doping pada Jakarta Derby, event pacuan milik Pengprov Pordasi DKI Jaya itu.                               

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai wajar jika dikaitkan dengan figur dari  pimpinan Pordasi DKI Jaya, Alex Asmasoebrata, yang dianggap sering bersikap kontroversial.

Perilaku 'aneh' Alex Asmasoebrata ini lebih lengkap lagi dengan posisinya sebagai politikus.                 

Oleh karena itu,  tes anti-doping tak bisa dilepaskan dari anggapan sebagai kebijakan politis.

Hal ini juga dikaitkan dengan akan dilakukannya Munas Pordasi pada Oktober-November mendatang, untuk menentukan kepengurusan PP Pordasi 2015-2019.

Kebijakan Alex dipandangi hanya untuk 'mengganggu' kelancaran terpilihnya kembali Mohammad Chaidir Saddak sebagai Ketua Umum PP Pordasi 2015-2019 tersebut.                               

Namun, Alex sendiri santai saja menanggapi keberatan-keberatan dari pemberlakuan tes anti-doping tersebut.

Dia menegaskan, memang sulit untuk merubah 'mindset' dari apa yang dilakukan selama ini.

Akan tetapi, perubahan untuk menuju yang lebih baik harus dilakukan.

"Kalau mereka semua menolak, Jakarta Derby akan tetap jalan, bahkan andainya dengan hanya dua kuda peserta saja," kata Alex.                                                     

Nuansa keberatan untuk diberlakukannya tes anti-doping tersebut mengemuka dalam sesi tanya-jawab.

Ada yang mempertanyakan, pemberlakuan tes anti-doping itu mestinya lebih dulu diatur dalam 'juklak' dari PP Pordasi, sebab Jakarta Derby bagaimanapun agenda PP Pordasi.                                             

Dipertanyakan pula, apakah kebijakan anti-doping itu akan diberlakukan pada seri kejuaraan nasional pacuan lainnya--yang masih belasan hingga akhir tahun 2015 nanti?

Mengapa kebijakan itu tidak diberlakukan saja serentak mulai musim pacuan 2016, sehingga PP Pordasi masih memiliki waktu untuk membuat Peraturan Organisasi (PO) mengenai tes anti-doping itu pada Munas 2015?                                       

"Tes anti-doping ini tidak bisa dilakukan sekaligus," kata seorang peserta. tb