TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Menghadapi penyelenggaraan Asian Games yang sudah di depan mata, seluruh pengampu kepentingan olahraga Indonesia dituntutsegera melakukan pembenahan.

Salah satunya, menyiapkan struktur baru yang bertanggung jawab terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional pasca pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).

"Prestasi buruk Indonesia di ajang SEA Games Kuala Lumpur, yang hanya mampu meraih 38 medali emas, tidak boleh berulang pada Asian Games 2018. Apalagi, Indonesia bertindak sebagai tuan rumah," kata pengamat olahraga senior Sumohadi Marsis.

Dalam penjelasannya yang diterima tribunnews.com, Jumat (27/10/2017) dijelaskan, agar kinerja buruk kontingen olahraga Indonesia tidak berulang, lanjut Sumohadi, langkah pemerintah dengan membubarkan Satlak Prima sudah tepat.

"Yang ditunggu kemudian adalah struktur baru dalam pengelolaan prestasi olahraga nasional pasca pembubaran Satlak Prima," ujarnya.

Menurut Sumohadi, keberadaan Satlak Prima selama ini memang cenderung memperpanjang mata rantai birokrasi di bidang olahraga. Sehingga, banyak pengambilan keputusan lamban dilakukan dan tak jarang berakibat langsung pada persiapan dan penyiapan atlet yang hendak dikirim mengikuti suatu kejuaraan.

Ditnambahkan, langkah penting pemerintah yang ditunggu segera adalah mengisi jabatan teknis yang lowong di Kemenpora, utamanya yang membawahi urusan peningkatan prestasi olahraga.

Pengisian jabatan di tingkat eselon 1 diperlukan, karena pembubaran Satlak Prima tidak perlu ditindaklanjuti dengan membuat organisasi baru.  Melainkan cukup dengan memaksimalkan struktur birokrasi yang ada di Kemenpora.

Ada beberapa kriteria penting yang dimiliki oleh pejabat eselon 1 di bidang peningkatan prestasi olahraga. Pertama, lata Sumohadi, ia harus paham tentang olahraga Indonesia, bukan dari aspek teori, tetapi juga pengalaman lapangan.

Kedua, lanjut mantan wartawan Bola ini, birokrat tersebut juga harus paham manajemen olahraga dan pengelolaan dana, serta menguasai infrastruktur olahraga.

"Dan, yang tidak kalah penting, dia bisa bekerjasama dengan KONI, KOI maupun induk organisasi dari berbagai cabang olahraga," ujarnya.

Sumohadi mewanti-wanti pemerintah untuk tidak keliru memilih orang, semisal dengan menaruh orang dari luar kementerian yang belum memiliki rekam jejak dalam manajemen olahraga.

"Kita sudah berkejaran dengan waktu. Kalau jabatan yang kosong dipaksakan diisi oleh pejabat dari luar kementerian, maka akan ada proses adaptasi. Padahal kita sudah tidak punya waktu lagi," tegasnya.