TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali akan membicarakan masalah penggunaan fasilitas Komplek Gelora Bung Karno Jakarta agar bisa digunakan atlet nasional untuk menjalani persiapan menuju ajang multi event.

"Karena ini terkait dengan instansi lain, maka saya akan bicarakan dulu," ungkap Zainudin Amali kepada wartawan dalam acara kesiapan Kontingen Indonesia untuk menghadapi SEA Games XXX Filipina 2019 di Media Centre Kemenpora Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Seperti diketahui Komplek Gelora Bung Karno yang dikelola Pusat Pengelola Gelora Bung Karno (PPGBK) berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg). Fasilitas olahraga di kawasan olahraga ini sangat megah setelah dimodernisasi saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Menurut anggota Komsi X DPR RI, Djohar Arifin dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenpora, KOI dan KONI, seluruh fasilitas olahraga bertaraf internasional di komplek GBK sangat layak digunakan untuk atlet nasional yang menjalani persiapan menghadapi multi event seperti SEA Games, Asian Games dan Olimpiade.

Sayangnya, atlet nasional tidak bisa menggunakan karena biaya sewa yang dipatok PPGBK sangat tinggi.

"Ini sangat menyedihkan. Fasilitas olahraga di Komplek GBK yang sudah dimodernisasi saat Asian Games 2018 itu sangat luar biasa. Tetapi, sayang sekarang semua fasilitas itu hanya bisa dilihat saja oleh atlet nasional dan tidak bisa memakainya sewaktu-waktu dan kapan saja untuk meningkatkan prestasinya di ajang multi event seperti SEA Games, Asian Games dan Olimpiade serta internasional lainnya. Padahal, Gelora Bung Karno itu didirikan Presiden Soekarno untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia agar bisa bersaing di kancah internasional. Saya kasihan dengan atlet nasional yang sudah mati-matian berlatih tetapi tidak mendapat dukungan fasilitas yang memadai. Jadi, jangan bermimpi Indonesia kembali jaya olahraganya kalau fasilitas yang diberikan kepada atlet sangat minim," paparnya.

Untuk mengembalikan fungsi GBK, kata Djohar, meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali berbicara dengan Presiden RI Jokowi untuk meminta pengelolaan GBK khusus fasilitas olahraga di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

”Bisnis silahkan, hotel, mall, itu oke diambil oleh Sekneg (Sekretaris Negara) silahkan, tapi seluruh kompleks olahraga itu harus dipegang di bawah kontrol pemuda dan olahraga. Jadi, fasilitas yang tersedia bisa digunakan atlet kapan saja bisa berlatih, sesuai dengan program latihannya dalam menghadapi multi event," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Cricket Indonesia (PP PCI), Arsyad Ahmadin juga menyoroti masalah mahalnya sewa faslitas olahraga di komplek GBK. Bahkan, ia menyebut PPGBK tidak punya kepedulian terhadap prestasi olahraga Indonesia.

"PPGBK itu hanya mengutamakan sisi komersial saja dan tidak ada kepepeduliannya terhadap atlet nasional yang berjuang untuk mengibarkan Merah Putih di ajang multi event. Aneh memang. Di negara Asia Tenggara itu seluruh fasilitas olahraga yang dibangun dapat dipergunakan atlet nasionalnya secara gratis," jelasnya.

Akibat mahalnya sewa fassiitas olahraga itu tidak ada kegiatan pelatnas di GBK. Bahkan, even internasional pun bisa dihitung dengan jari.

"Sayang kan, fasilitas begitu mewah tidak dimanfaatkan. Bukankah ada atau tidak kegiatan olahraga PPGBK tetap saja mengeluarkan biaya perawatan? Kan, lebih baik jika dimanfaatkan untuk kepentingan atlet nasional yang sudah jelas-jelas untuk membawa nama harum bangsa dan negara," selorohnya.