Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan membangun Laboratorium Anti Doping pertama di Indonesia yang akan dibangun di lingkungan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, Jawa Tengah.

Rencana pembangunan laboratorium ini didasarkan pada, setiap kali akan mengikuti kegiatan keolahragaan, Indonesia selalu mengirimkan sampel anti-doping ke laboratorium di luar negeri, padahal Indonesia adalah negara besar yang seharusnya memiliki sendiri laboratorium anti-doping ini.

"Kami berencana akan membuat laboratorium dan rupanya berita ini dibaca oleh Pak Menkes. Beliau menunjuk Kota Solo (RS Ortopedi) agar dapat dijadikan laboratorium anti doping di Indonesia," cerita Menpora, Zainudin Amali dalam keterangan resminya.

Penunjukkan ini bukan tanpa alasan, pasalnya Kota Solo memiliki sejarah yakni PON Pertama yang diselenggarakan juga di Kota Solo.

Nantinya, pembangunan laboratorium di lingkungan RS Ortopedi yang telah disiapkan lahan seluas 700 m2 oleh Kemenkes. Di RS Ortopedi ini juga dapat untuk recovery atlet pasca-cedera.

“Sesingkat itu, Pak Menkes baca berita dan kita ada rencana membuat laboratorium dan beliau langsung menunjuk lahan di RS Ortopedi ini, ada juga untuk recovery atlet pasca-cedera jadi nanti juga bisa berkolaborasi dan sinergi," tambah keterangan pihak Kemenpora.

Menpora pun mengucapkan terima kapai dan memberikan apresiasi kepada Menkes dan Direktur Utama RS Ortopedi yang memiliki semangat untuk memberikan tempat untuk kepentingan olahraga.

Menpora berharap, rencana ini akan segera terealisasi di tahun 2021 dan sertifikasinya akan segera dimintakan ke WADA (World Anti Doping Agency).

“Ini sejarah baru, kita akan punya laboratorium anti doping baru di Indonesia, akan kita gunakan sendiri dan negara lain juga dipersilakan untuk mengirimkan sampel dan tetap dibawah pengawasan dari WADA tentang kompetensi dan sebagainya,”

“Sehingga hasil dari uji doping ini bisa diakui dunia internasional. Ini adalah satu bentuk sinergi pemerintah tingkat pusat, mohon dukungan dan doanya semoga segera terwujud,” pungkasnya.