TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali.

Zainudin Amali mengatakan, rapat koordinasi tersebut guna meyakinkan daerah-daerah untuk mengikuti penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang bakal digelar Oktober 2021 mendatang.

"Kami berterima kasih kepada DPD RI karena mereka perwakilan dari daerah yang mengumpulkan semua Koni Daerah, kemudian pimpinan-pimpinan daerah, tentu ada yang mewakili gubernur, kepala dinas," kata Zainuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/4/2021).

"Ini tujuannya apa? supaya tidak ada keraguan daerah daerah untuk datang ke Papua mengikuti PON," imbuhnya.

Baca juga: Empat Tim Pastikan Lolos ke Perempat Final Piala Menpora 2021, Ini Jadwal Mainnya

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, sempat beredar kabar bahwa penyelenggaraan PON tahun ini akan ditunda kembali.

Dia menegaskan bahwa kabar itu tidak benar.

"Bapak Presiden pada tanggal 15 Maret lalu pada saat rapat terbatas kembali menegaskan bahwa PON Papua yang ke-20 akan tetap dilaksanakan pada Oktober tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021," ucapnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Zainudin menyerap keluhan dari stakeholder di daerah terkait persiapan mengikuti PON.

Baca juga: Azis Syamsuddin: PON Papua Bukan Sekadar Prestise, tapi Sejarah

Lebih lanjut, Zainudin Amali mengatakan Kemenpora belum menyusun tata cara pelaksanaan PON XX.

Dia mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan kondisi karena masih adanya pandemi Covid-19.

Selain itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seluruh kontingen harus terlebih dahulu divaksin Covid-19.

"Bahkan lebih dari itu, Bapak Presiden memerintahkan untuk seluruh masyarakat yang di sekitar venue, tempat-tempat pertandingan itu harus sudah divaksin sebelum PON," ucapnya.

Baca juga: Kemnaker Bidik Biak Numfor Papua untuk Didirikan Balai Latihan Kerja 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak Pemerintah Provinsi se Indonesia menyukseskan PON XX Papua dan Peparnas XVI Papua.

Tidak itu saja, LaNyalla juga memberikan solusi penambahan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk KONI daerah masing-masing.

"Salah satu di antara upaya yang saya tawarkan adalah Pemerintah Provinsi, dengan mengacu ke PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD, kiranya Saudara Gubernur dapat menempuh upaya yang lazim disebut sebagai Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD, dengan memperhatikan kaidah serta norma keuangan dan hukum," ujarnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan, persiapan dan dukungan anggaran bagi KONI daerah sangat penting.

Terlebih untuk biaya pemberangkatan, akomodasi, tranportasi lokal dan pemulangan kontingen dari beberapa Provinsi yang cukup jauh dari Papua.

Hal itu memerlukan dukungan anggaran yang tidak kecil.

"Apalagi ada beberapa venue yang hanya bisa ditempuh melalui jalur udara dan laut sehingga harus menjadi perhatian. Konsekuensinya, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk transportasi," ucapnya.