TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Achsanul Qosasi menyampaikan apresiasi atas upaya Kemenpora yang terus melakukan perbaikan tata kelola sehingga meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketiga kalinya (2019, 2020 dan 2021).

Predikat WTP yang diraih Kemenpora ini juga mendorong Achsanul memberi masukan agar Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK), salah satu Satker di bawah Kemenpora, untuk hadir di daerah-daerah sebagai perpanjangan tangan Kemenpora.

Achsanul menilai eksistensi LPDUK penting untuk bisa merangkul para sponsor agar berkontribusi membangun fasilitas olahraga di setiap daerah.

Sehingga kedepan, diharapkan LPDUK juga ada atau dibentuk di daerah-daerah. Misalnya LPDUK Kaltim.

"Dengan adanya LPDUK sponsor-sponsor bisa berperan, seperti di Kaltim perusahaan batubara pasti mau berkontribusi untuk perbaikan-pernaikan venue olahraga," jelasnya saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenpora Tahun Anggaran 2021  di Wisma Kemenpora Jakarta, Rabu kemarin. 

Ahsanul menegaskan, cabang olahraga bisa meraih sebuah prestasi jika memiliki infrastruktur yang memadai. Dengan begitu, setiap cabang olahraga bisa fokus berlatih.

"Bisa dikatakan prestasi olahraga itu berawal dari infrastruktur yang memadai. Dengan adanya LPDUK, Kemenpora bisa ikut mengontrol venue-venue di daerah, dimana LPDUK bisa mengelolanya," tegas dia.

LPDUK yang berdiri pada 2017, pernah menjadi pengelola dana komersial/sponsor pada event Asian Games dan Asian Para Games 2018.

Satker di bawah Kemenpora ini memiliki flexibilitas dalam tata kelola keuangan karena statusnya sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Belum lama ini, LPDUK juga menjadi pengelola dana komersial/sponsor pada kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VI 2021 Sumatera Selatan Tahun 2022 yang berlangsung sukses.