TRIBUNNEWS.COM - Konflik internal yang terjadi antara PSSI dan KPSI, seharusnya tidak dibawa ke ranah Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012 Riau. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, E.F Hamidy, saat ditemui di kantor KONI, Jakarta, Jumat (14/9/2012).

“Kita ketahui bersama PON itu event nasional empat tahunan. Artinya semua pihak termasuk PSSI harus menjaga kebersamaan, kekompakan, sehingga penyelenggaraan PON sukses. Seandainya di internal PSSI dan KPSI ada konflik, jangan dibawa ke ranah PON. Justru kita harus menjaga kerjasama,” ujarnya.

Seperti diketahui, kisruh sepak bola nasional memang kemudian berefek kepada penyelenggaraan PON XVIII/2012 Riau. Jawa Barat dan Jambi mengirimkan dua tim sepakbola dari dua kepengurusan yang berbeda.

Pengurus Provinsi PSSI Jawa Barat terjadi dualisme yakni pimpinan Tony Apriliani yang diakui oleh Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI), dan pimpinan Bambang Sukowiyono yang ditunjuk PSSI sebagai caretaker Ketua Pengprov PSSI Jawa Barat.

Serupa dengan Tim Jambi, yang mengalami dualisme kepengurusan antara Bujang Nasril dan Fachrori Umar. BAORI memutuskan menyatakan Pengprov PSSI Bujang Nasril adalah kepengurusan yang sah.

Sementara Tim sepak bola Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan juga mengalami kericuhan. Kalsel melaporkan Kaltim ke PSSI dengan tudingan menggunakan pemain profesional di babak kualifikasi. PSSI kemudian menjatuhkan sanksi diskualifikasi pada Kaltim. Tidak terima keputusan PSSI karena, Kaltim mengajukan banding ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI).

“Apabila ada yang tidak puas baik dari kubu PSSI maupun KPSI itu harus dikoordinasikan untuk mencari solusi terbaik sehingga tidak menjadi konflik berkepanjangan. Pokoknya mencari cara terbaik dan menjaga kebersamaan,” tuturnya.