TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bernhard Limbong setelah dinyatakan lolos seleksi oleh Komite Pemilihan mulai memetakan dukungan untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) PSSI periode 2015-2019 pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya, Jawa Timur, 18 April.

Pria yang pernah menjadi penanggung jawab timnas awal kepemimpinan Djohar Arifin Husin itu juga mengaku sudah siap untuk bersaing dengan tujuh bakal calon lainnya termasuk La Nyalla Mattalitti maupun Syarif Bastaman.

"Saya siap berkompetisi dengan calon lainnya. Dengan catatan semua harus fair. Terus terang, kami sangat cinta sepak bola," kata Bernhard Limbong di Jakarta, Selasa.

Meski sudah mulai memetakan dukungan, pria yang juga pernah menjadi Ketua Komisi Disiplin PSSI belum membeberkan secara detail jumlah pendukungnya yang akan membantu menjadikan dirinya orang nomor satu di federasi sepak bola Indonesia.

"Belum saatnya kita membeberkan jumlah dukungan. Masih terlalu dini. Yang jelas, 106 pemilik suara sudah kami pegang. Untuk bidikan jelas suara dari Jawa," kata Limbong menambahkan.

Pria dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI itu menjelaskan, demi menyalurkan aspirasi pendukungnya, pihaknya juga terus berusaha merangkul semua pihak termasuk turun langsung ke lumbung pemilik suara.

"Saya langsung turun ke Jawa Timur bahkan ke Kupang. Saya terus bersosialisasi melalui usaha yang saya miliki. Itu sah-sah saja," katanya menegaskan.

Bernhard Limbong pada KLB PSSI nanti akan berhadapan dengan tujuh bakal calon lainnya yaitu Djohar Arifin Husin, La Nyalla Mattalitti, M. Zein, Achsanul Qosasih, Subardi, Sarman dan Syarif Bastaman.

Ditanya program yang akan dijalan jika terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Bernhard Limbong telah menyiapkan beberapa hal mulai dari peningkatan sports saints hingga merangkul semua pihak untuk bersatu memajukan sepak bola Indonesia.

Selain itu, pihaknya juga akan menjalan komunikasi dengan pemerintah karena merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam mendukung perkembangan sepak bola Indonesia terutama dalam menyiapkan sarana dan prasaranan.

"Pemerintah itu mutlak untuk pembangunan PSSI. Pemerintah adalah bagian yang tidak boleh dipisahkan. Kita harus bersatu dan tidak saling menyalahkan," kata pria yang juga konsen dengan masalah agraria itu.