TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan pengurus PSSI era Agum Gumelar, Tondo Widodo mengatakan masyarakat Sepakbola jangan salah pilih dalam menentukan Ketua Umum PSSI periode 2015-2019 di kongres PSSI yang akan digelar tanggal 18 April 2015 di Surabaya.

Menurut Tondo, dari sembilan calon yang ada, hendaknya calon yang bermasalah dengan hukum jangan lagi melanjutkan keinginan menjadi ketua umum PSSI periode mendatang.

"Ada dua calon yang sebaiknya tidak meneruskan mencalonkan diri alias mundur. Calon pertama adalah Wakil Ketua Umum incumbent dimana kedepannya memiliki potensi tersandung masalah hukum. Mudah-mudahan sih tidak," Tondo Widodo saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (28/3/2015).

Kemudian Tondo Widodo bertanya, Mengapa harus mundur?

"Di Makasar ia punya tabungan sandungan hukum, di Jakarta KPK baru saja memeriksanya sebagai saksi dan terakhir di Surabaya anak buah dekatnya menjadi tersangka menilep dana hibah pemprov Jatim ke Kadin, dan sekarang ditahan," jelasnya.

Karena itulah, masih menurut Tondo, diharapkan yang bersangkutan legowo mundur demi sepakbola Indonesia.

Calon kedua dijelaskan oleh Tondo adalah Ketua Umum incumben sekarang ini.

"Djohar Arifin adalah satu-satunya pejabat yang disisakan oleh rezim PSSI sekarang untuk tetap dalam posisi Ketua Umum PSSI, semua pembantu-pebantunya sudah disapu bersih termasuk para Eksekutip Komitenya. Perannya sebagai Ketum tidak menonjol. Kita tidak melihat adanya terobosan-terobosannya dalam pembinaan sepakbola nasional," papar Tondo.

Yang sering kita saksikan, diakui Tondo, Djohar selalu nampak di setiap pertandingan-pertandingan tim PSSI, dan asik membantah hal-hal yang menyudutkan PSSI,

"Dia tidak mampu menyelesaikan jabatan rangkap posisi2 penting di PSSI. Djohar hanyalah bayangan, bukan pemimpin sejatinya. Mundur adalah yang terbaik," tandas Tondo.

Siapa pun yang terpilih dalam kongres PSSI nanti harus diingat bahwa Ketua Umum haruslah dapat menghidupi PSSI dan bukan cari hidup dari PSSI.

"Ketua Umum PSSI harus dapat mencarikan uang untuk lancarnya jalannya roda organisasi, bukannya organisasi mencarikan uang buat dirinya, dan dibayarkan setiap bulan berupa gaji. Ketua Umum bukanlah tenaga profesional, tapi dia adalah seorang pemimpin tertinggi organisasi," urai Tondo.