TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indonesian Police Watch (IPW) menyayangkan sikap arogan dan sikap sok tahu Menpora dalam menyelesaikan masalah izin tanding Arema dan Persebaya, beberapa waktu lalu.

Menpora disebut dengan arogan mengatakan, penyelenggara pertandingan Arema dan Persebaya bisa diancam hukuman dua tahun penjara berdasarkan UU SKN.

Pernyataan ini jelas salah kaprah dan ngawur dari seorang menteri pemerintahan Presiden Jokowi, apalagi Polri tidak mempermasalahkan kedua pertandingan tsb.

Neta S Pane Ketua Presidium IPW mengimbau Polri, PSSI, pihak Arema dan Persebaya tidak perlu menanggapi sikap ngawur Menpora ini. Sebab dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dijelaskan soal Penyelesaian Sengketa.

"Dalam UU SKN Pasal 88 ayat 1 dijelaskan, penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah
dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga," kata Neta dalam keterangan persnya, Selasa (7/4/2015).

Selain itu, Pasal 5 UU SKN juga menjelaskan bahwa Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip, demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai budaya, dan kemajemukan bangsa, keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab, sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika, pembudayaan dan keterbukaan,
keselamatan dan keamanan.

Ironisnya, cara-cara penyelesaian sengketa seperti yang diamanatkan UU SKN belum dilaksanakan, tapi Menpora malah menyebutkan kalau dirinya telah menyiapkan tim hukum untuk menangani pelanggaran itu dan mengacam akan mengenakan Pasal 89 Ayat 1 UU SKN dimana penyelenggara pertandingan Arema dan Persebaya diancam hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Menpora lupa bahwa posisi dan keberadaannya dalam dunia olahraga adalah sebagai pembina olahraga dan bukan sebagai "algojo" atau eksekutor. Cara cara arogan yang dilontarkan Menpora ini hanya akan menghancurkan olahraga Indonesia, khususnya sepakbola dan bisa membuat konflik berkepanjangan. Untuk itu IPW mendesak Presiden Jokowi
mengevaluasi kinerja Menpora agar dunia olahraga, terutama sepakbola tidak menjadi polemik dan konflik berkepanjangan yang bisa mengganggu keamanan.