TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan, mengungkapkan, alasan pihaknya mengeluarkan force majeure untuk menghentikan seluruh kompetisi sepakbola di Indonesia karena tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 01307 Tahun 2015 yang berisi sanksi administratif bagi PSSI, Jumat (17/4/2015). Sebagai tindak lanjut dari SK itu, pada 23 April, Menpora juga menyurati Polri agar tidak menurunkan izin keramaian untuk pertandingan ISL.

Pada 26 April, PT Liga Indonesia, selaku operator kompetisi sepak bola Indonesia, memutuskan menghentikan sementara semua laga Indonesia Super League (ISL) dan Divisi Utama. Setelah melakukan rapat Komite Eksekutif, Sabtu (2/5/2015, PSSI pun memutuskan untuk menghentikan seluruh kompetisi.

"Karena Menpora tidak mengakui PSSI lalu dengan adanya surat Menpora kepada kepolisian agar tidak memberikan izin, maka pastilah tidak dapat dijalankan kompetisi. Ini yang dimaksud dengan keadaan force majeure," ungkap Hinca saat melakukan jumpa pers di Kantor PSSI, Jakarta.

"Kami berusaha memberi ruang yang cukup pada 17 April. Kita bicara terus menerus, tetapi tidak mendapatkan titik terang. Maka dari itu diperlukan kepastian bagi pemain, klub, dan suporter yang terlibat dalam kompetisi ini. Tidak baik membiarkan ketidakpastian ini terus menerus," tambahnya.

Sementara itu, ketika ditanya perihal sanksi FIFA yang ditengarai bakal mengancam sepak bola Indonesia, Hinca mengatakan, "Dampak-dampak yang muncul karena masalah ini akan kami bicarakan secepatnya."